5 Poin Penting Respon PGI Terkait Krisis Myanmar

0
Krisis Myanmar
Para masyarakat Myanmar melakukan protes atas kudeta militer. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH PGI) prihatin dengan krisis yang terjadi di Myanmar. Kudeta militer telah membatalkan hasil pemilu 8 November 2020. PGI menyayangkan hal tersebut dan meminta junta militer kembali ke barak dan menyerahkan pemerintahan kepada sipil.

“Sangat disayangkan, di tengah proses rangkaian pemilu tersebut junta militer yang tidak puas dengan kepentingannya, melalukan kudeta, pada Februari 2021 dan mengabaikan hasil pemilihan tersebut. Kontan kudeta ini telah memicu gelombang aksi penolakan rakyat, yang dibalas dengan aksi kekerasan oleh junta militer dan telah memperburuk krisis yang harus dialami rakyat di tengah masa sulit pandemi covid 19,” demikian pernyataan MPH PGI yang diterima Vifamedia, Minggu, (28/2/2021).

PGI memandang pemilu adalah jembatan emas menuju masyarakat demokratis yang adil, di mana kepentingan dan kehendak rakyat banyak diartikulasikan. Pemilu ini adalah satu- satunya mekanisme berkala untuk pergantian dan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan di tengah masyarakat demokratis, termasuk di Myanmar.

Untuk itu PGI meminta semua pihak di dalam Myanmar dan komunitas internasional mengakui dan menghargai hasil Pemilu Myanmar.

Baca juga:  Doa untuk Bangsa, Seruan PGI dalam Menghayati Masa Paskah

Adapun 5 poin penting yang disampaikan PGI terkait krisis Myanmar sebagai berikut:

Pertama, mendorong pemerintah RI untuk menuntut junta militer Myanmar untuk kembali ke barak dan menyerahkan kepemimpinan bangsa dan negara Myanmar ke tangan otoritas Sipil Myanmar hasil Pemilu 8 November 2020 tersebut dengan melalukan alih kepemimpinan secar damai dan menolak segala bentuk pertemuan dan dialog dengan junta militer.

Kedua, sangat mengharapkan dan mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengupayakan langkah-langkah strategis yang dapat mengembalikan kehidupan demokrasi di negeri seribu pagoda tersebut. Dukungan terhadap pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2020 di Myanmar sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, seturut dengan cita-cita pembentukan NKRI dalam semangan dan mandat yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Ketiga, hal-hal yang dapat memicu sorotan dunia, bahkan rakyat Myanmar sendiri, akan keberpihakan negara kita terhadap kekuasaan junta militer saat ini, hendaknya dihindari oleh setiap pihak yang membangun komunikasi dan narasi terkait Myanmar, termasuk upaya RI, yang disinyalir telah mulai membangun komunikasi dengan junta militer yang berkuasa melalui kudeta.

Baca juga:  PKBM Yayasan Obor Berkat Indonesia: Anak bisa menjadi dampak untuk keluarga

Keempat, mengimbau pemerintah, dengan otoritas yang dimilikinya, serta dalam semangat ASEAN untuk tidak mencampuri masalah internal Myanmar, kecuali pengakuan dan bentuk dukungan bagi perjuangan menegakkan hasil pemilu Nopember 2020. Terkait dengan ini, kami mengimbau pemerintah RI untuk secara tegas menolak untuk terlibat, apalagi mendukung upaya rejim Militer untuk menyelenggarakan pemilu tandingan, yang diperkirakan akan semakin memecah rakyat dan negara Myanmar.

Kelima, mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk turut mendoakan rakyat Myanmar agar diberi kekuatan dan mampu melewati masa-masa krisis yang sedang mereka hadapi; demikian pula agar kehidupan sosial-politik di Myanmar segera aman dan stabil.

“Pernyataan ini disiarkan untuk mendukung demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian di Myanmar, yang menjadi tugas bersama kita seturut dengan mandat UUD 1945 kepada kita semua, khususnya pada bagian Pembukaan UUD 1945,” tutup pernyataan pers MPH PGI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here