DR. John N Palinggi, “Jangan Menghakimi, Reshuffle Hak Prerogatif Presiden”

0

Reshuffle kabinet makin kencang dibicarakan, sejak diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020. Hari-hari ini, mulai beredar nama-nama yang akan di reshuffle Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, DR. John N Palinggi, M.M, MBA, mengingatkan reshuffle atau pergantian para menteri oleh presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi, adalah hal yang lumrah dalam system pemerintahan. “Pergantian menteri itu urusan presiden, itu hak prerogatif presiden. Tidak ada orang yang dapat memaksakan kehendak untuk mengatur personil-personil menteri baik yang akan diberhentikan dan yang akan menggantikan serta ditempatkan dalam pos-pos menteri,”terangnya.

Walau begitu, Ketua Asosiasi Mediator Indonesia (Non Hakim) ini, berkata bila melihat profile Presiden Jokowi, tentu sebelum melakukan reshuffle telah memperoleh pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak secara kooprensif integral. Muaranya pertimbangan itu adalah agar kinerja para menteri itu dapat maksimal sesuai dengan tugas pokoknya di kementerian masing-masing.

“Yang pokok disini adalah para menteri sebagai pembantu presiden dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang ditugas presiden. Ini memerlukan adaptasi penyesuaian diri dari semua menteri yang ada. Kelemahan kita mungkin para menteri tidak 100 % melihat presiden sebagai atasannya sehingga kinerjanya bias di sana-sini,”tuturnya.

Akibat dari itu, tambah Vice Chairman Of Advisory Council dari Jakarta Chamber Of Commerce and Industry ini, pengaruh-pengaruh dari sikap politik yang berlatarbelakang dari partai politik terkadang menjadi lebih dominan dari pada loyalitas kepada negara dan bangsa dan terutama kepada presiden.

Baca juga:  PGI Berikan Apresiasi Penundaan RUU Haluan Idelogi Pancasila

“Hal ini perlu dikoreksi sehingga kepentingan bangsa diletakkan diatas kepentingan pribadi dan golongan partai serta lain sebagainya,”tegasnya dan melihat menteri yang berlatarbelakang dari partai politik tidak masalah yang penting memiliki jam terbang. Karena kekuatan intelektual dan penguasaan teknologi termasuk pintar luar biasa di lingkungan universitas atau pendidikannya tidak menjamin karena ini masalah penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan aspek politik, hukum dan lain sebagainya.

“Yang paling penting bagi seorang menteri adalah kemampuan mengadaptasikan diri dalam memimpin anggotanya di kementerian. Banyak yang gagal karena tidak mampu mengkomunikasikan rencana yang terdapat di dalam otak dan hatinya kepada bawahannya. Banyak yang gagal,” katanya.

Saat Diwawancarai oleh vifamedia.com

Presiden Director PT. Karsa Mulindo Semesta ini, melihat kinerja para menteri Jokowi sekarang ini mengalami pelambatan tetapi tidak semuanya. Ini dipengaruhi masalah Covid-19. “Semua komunikasi terhenti, dan semuanya terjadi dalam sistem komunikasi jarak jauh, tidak sering ketemu. Saya saja mau ketemu orang, termasuk menteri muncul ketakutan, paling tidak direpotkan, diantaranya harus ditest darah,”paparnya dan mengungkapkan untuk memutus kelambatan yang terjadi Presiden Jokowi mengirim pesan dengan turun bertemu langsung dengan masyarakat membagi-bagikan Sembako.

“Itu sebetulnya bahasa-bahasa tubuh dari seorang Jawa, ya mbok bantu lah. Tetapi pada lambat semuanyakan,”tuturnya.

Baca juga:  FWJ Korwil Jakarta Barat Berkarya dan Bersinergi Membangun Bangsa

Didesak menteri mana yang lambat dan perlu di reshuffle, DR. John Palinggi, sebaliknya meminta tidak usah menghakimi para menteri yang ada. “Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kita sudah tahu sebetulnya apa yang terjadi, tetapi kita tidak punya hak sepenuhnya untuk menilai manusia apalagi menghakimi orang-orang yang terhormat. Biar presiden yang memberikan penilaian dan menentukan mana yang diganti ataupun digeser, itu hak presiden,”tegasnya.

DR. John Palinggi berkata bila terjadi reshuffle, jangan dimanfaatkan atau dijadikan panggung politik untuk meraih simpati masyarakat. “Kepahitan kehidupan bangsa kita sudah cukup dalam jatuh. Sangat dalam, terutama ekonomi bangsa. Jangan lagi diperparah dengan retorika-retorika politik. Ini bukan ruang politik, ini ruang pelayanan kemanusiaan dan ruang pengabdian bagi bangsa. Jadi setiap orang yang berpolitik dalam ruang ini, saya kira dia sedang kena penyakit Covid-19,”tegasnya.

DR. John Palinggi menghimbau untuk saling mendukung satu dengan lainnya.

Pada kesempatan ini mestinya kata DR. John Palinggi, makin menguat kesadaran berbangsa dan bernegara untuk saling mendukung. “Mungkin Tuhan ini marah kepada kita. Selama ini saling menghina, saling mencaci maki, insan satu dan lainnya. Kita bilang ingin membangun bangsa dan negara tapi sebetulnya sedang merusak bangsa dengan menghina sesama, termasuk tidak hormat kepada pemimpin, maka Tuhan memberikan masker ini untuk menutup mulut,”urainya dan mengakhiri pernyataanya, ada atau tidak reshuffle, itu hak presiden. (Vifa5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here