Drs. Ronny F Sompie : Kapolri Jend. Idham Azis Dukung Komjen Listyo Sigit. Hal ini Sebuah Awal yang Baik

0
Komjen Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti Fit and Proper Test. (Foto : dok. tribun)

Jakarta – Mayoritas Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), akhirnya menyetujui usulan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Dewan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis dari jabatan Kapolri.

Ketua DPR  Puan Maharani, Dr. Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.I.Kom, yang akarab disapa, Puan, didampingi wakilnya, Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rahmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar, saat paripurna, Kamis (21/02/2021), bertanya kepada 91 anggota secara fisik, juga 204 secara virtual.

“Apakah laporan Komisi tiga DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?”  dijawab oleh anggota dewas, “Setuju,”.

Dengan disetujui DPR, Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang akrab disapa Komjen Listyo, untuk melaksanakan tugas sebagai Kapolri terpilih, tinggal menunggu dilantik Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). 

Irjen Polisi Drs. Ronny Franky Sompie, SH, MH, kepada media ini berkata, syukur kepada Tuhan, kegiatan Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI, pengangkatan Komjen Listyo sebagai Kapolri telah terlaksana dengan baik dan semua fraksi menerima bahkan telah dinyatakan disetujui di Sidang Paripurna DPR RI. 

Irjen Polisi Drs. Ronny Franky Sompie, SH, M, bersama istri (Foto : dok. mitrapol.com)

Ronny F Sompie, yang pernah menjabat Kapolda Bali (2015), menuturkan, Komjen Polisi (Pol) Listyo yang nantinya akan berpangkat Jenderal Polisi, telah mendapatkan kepercayaan Presiden RI, Joko Widodo, dan telah diterima, disetujui DPR RI. Bahkan, masyarakat yang diwakili dengan beberapa Tokoh Masyarakat telah menyatakan mendukung selaku Kapolri 

yang akan menggantikan posisi Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa purnawira Pati Polri. 

“Hal ini merupakan sebuah awal yang sangat baik bagi Komjen Listyo untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kapolri nantinya,”.

Kepala Divisi Humas Polri (2013) ini mengatakan bila mengikuti acara Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI yang lalu, bahwa Komjen Pol Listyo berkata akan melanjutkan Reformasi Polri yang selama ini telah dilaksanakann oleh para Kapolri pendahulu. Reformasi Polri yang berkaitan dengan kultur atau budaya kerja memang tidak mudah dilakukan dan Komjen Pol Listyo akan terus melanjutkannya dalam masa kepemimpinan sebagai Kapolri.

Baca juga:  Melihat Janji Pdt. Dr. Frans Pantan untuk STT Bethel Indonesia
Irjen Polisi Drs. Ronny Franky Sompie, SH, MH

Pria yang pernah menjabat, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, menegaskan tidak ada tugas yang berat bagi seorang Kapolri, sepanjang on the track dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polri sesuai UU dan aturan hukum yang berlaku. Serta memperoleh petunjuk dan arahan dari Presiden selaku pimpinan tertinggi Polri. 

“Apalagi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis telah mengajak seluruh pejabat utama Polri untuk memberikan dukungan penuh kepada Komjen Pol Listyo sebagai Kapolri sejak mengikuti Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI. Sebuah suasana baru dalam prosesi pergantian jabatan Kapolri, dimana Kapolri yang masih bertugas sangat mendukung calon Kapolri yang baru,”paparnya.

Sedangkan berkaitan dengan upaya penegakan hukum, pria yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ini berkata seyogyanya penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) setelah semua upaya yang lain telah dilakukan. 

“Upaya pencegahan terjadinya kejahatan dalam bentuk kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan lintas negara terorganisasi bisa dilakukan lebih awal dengan mengedepankan upaya pre-emtif yang merupakan tugas dari pengemban fungsi Intelijen, Binmas dan Sabhara. Kalau upaya pencegahan dilakukan secara maksimal, maka penegakan hukum hanya dilakukan terhadap kejahatan yang betul-betul membutuhkan penanganan yang serius, karena mungkin modus operandinya cenderung baru dan belum dikenal oleh para petugas Polri di garda terdepan pada saat melakukan upaya pencegahan,”.

Ronny F Sompie, menjelaskan, untuk kasus-kasus lama yang belum terselesaikan, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Komjen Pol Listyo, untuk mengerahkan para penyidik Polri dibawah pimpinan dan pengawasan serta kendali Kabareskrim yang baru untuk berupaya menyelesaikannya, guna memberikann kepastian hukum. 

Baca juga:  BUKU RENUNGAN ANTAR INDONESIA RAIH EMAS OLIMPIADE

“Namun demikian, penyelesaian kasus-kasus pidana tidak semuanya harus sampai ke sidang pengadilan. Dalam konsep Restorative Justice, maka penyelesaian kasus-kasus pidana bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan melibatkan pelapor serta tersangka tanpa harus diselesaikan di sidang pengadilan, dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar baik bagi pelapor / korban maupun tersangka / pelaku,”

“Kita memahami KUHAP dan KUHP belum mengatur pelaksanaan penyelesaian kasusn pidana secara Restorative Justice. Namun demikian, dalam kasus pidana peradilan anak sudah diatur dalam UU yang mengatur tentang peradilan anak. Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP dan pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri diatur tentang tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (dikenal dengan istilah diskresi kepolisian), bisa menjadi dasar dilakukannya Restorative Justice terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat ringan terutama mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Restorative Justive terhadap kasus-kasus tertentu,”

Putra berdarah Sulawesi Utara ini menjelaskan, Restorative Justice ke depan akan menjadi kebutuhan yang sangat membantu dan memberikan solusi terhadap penyelesaian kasus-kasus pidana yang terjadi di masyarakat. 

Restorative Justice dapat diterapkan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku, sehingga manfaat penegakan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Penyelesaian kasus pidana dengan konsep Restorative Justice harus dimaknai sebagai cara menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan mediator yang bisa diwakili oleh tokoh masyarakat setempat dalam rangka menjembatani mediasi antara korban dengan pelakunya. Asalkan tidak ada penyimpangan dari penyidik Polri, maka konsep Restorative Justice akan sangat banyak membantu penyidik Polri. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here