GAMKI Bertemu Mahfud MD Bahas Persoalan Papua Hingga Daerah Tertinggal

0
GAMKI Bertemu Mafud MD
DPP GAMKI menyerahkan cinderamata kepada Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto-foto: dok GAMKI)

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD beberapa waktu lalu. Saat itu, DPP GAMKI yang terdiri dari Ketum WIillem Wandik, Sekum Sahat Sinurat dan beberapa anggota DPP berbincang dengan Mahduf di ruang kerjanya, di kantor Kemenko Polhukam.

Dalam perbincangan, Wandik mengapresiasi pembentukan dan hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. “Kami mengapresiasi Menko Polhukam yang telah membentuk TGPF dan mengharapkan adanya tindak lanjut dari hasil pencarian fakta tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya perlakuan hukum yang adil,” kata Wandik dalam siaran pers yang diterima, Minggu (25/4/2021).

Terkait pendeta yang ditangkap di Intan Jaya karena memasok senjata kepada pihak KKB, Wandik meminta polisi mengusut tuntas siapa pemasok senjata tersebut. “Kami meminta kepolisian untuk mengungkap siapa pemasok senjata, dan apakah ada yang membekingi. Tentu hal yang tidak mudah membawa senjata modern ke tengah pegunungan Papua,” pinya Wandik yang juga anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Papua.

Baca juga:  GAMKI Terlibat dalam Kisruh Partai Demokrat?

Di sisi lain, Wandik meminta pemerintah mempertimbangkan kearifan lokal serta melibatkan para tokoh agama dan adat dalam penanganan berbagai kasus di Papua. “Tanah Papua tidak hanya membutuhkan uang dari anggaran Otsus namun yang paling utama adalah kewenangan dalam menyusun peraturan dan kebijakan. Pelaksanaan program kerja dalam UU Otsus tidak dapat berjalan apabila peraturan turunannya tidak dibuat, melalui Perdasus dan Perdasi,” tuturnya.

Sementara itu, Sahat Sinurat memaparkan tentang program pemberdayaan yang dilakukan GAMKI di berbagai daerah tertinggal. “Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, terdapat 62 kabupaten yang memenuhi kategori daerah tertinggal. GAMKI saat ini sedang menjalankan pilot project di beberapa daerah tertinggal, dan siap bekerjasama dengan kementerian terkait untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal ini,” ungkapnya.

Sahat juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja tim penyusun kurikulum dan materi pendidikan yang ada di Kemendikbud. Hal ini terkait terbitnya PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak memuat Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, dan tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalam Kamus Sejarah Jilid I yang diterbitkan Kemendikbud pada tahun 2017.

Baca juga:  Mobilisasi Pemberian Vaksinasi Perlu ada Percepatan di seluruh Indonesia

“Apakah murni kealpaan atau ketidak sengajaan? Ataukah ada kesengajaan dari tim penyusun agar generasi muda tidak lagi tahu sejarah berdirinya Indonesia yang sebenarnya? Apakah di antara tim penyusun ada yang berpaham radikal? Kami minta Pemerintah serius menelusurinya,” tanya Sahat.

Diakhir pertemuan, Mahfud MD berterima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan DPP GAMKI. “Terkait Otsus dan persoalan kekerasan HAM di Papua, persoalan intoleransi, radikalisme, masalah pendidikan, dan pembangunan daerah tertinggal akan menjadi bahan masukan kami. Kami juga akan menyampaikan kepada kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk bekerjasama dan melibatkan GAMKI,” kata Mahfud.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here