Surakarta – Pengrusakan sejumlah makam umat Kristen di Kota Surakarta ditanggapi serius oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming. Dikutip dari berbagai media, Gibran geram ketika mengetahui bahwa perusakan ini dilakukan oleh siswa-siswa SD. Diduga aksi ini terjadi karena adanya doktrin intoleran yang diajarkan oleh salah satu rumah belajar yang tidak jauh dari makam.
Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Surakarta, Pdt. Dina Widyastuti mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari Walikota Gibran yang segera meminta rumah belajar yang mengajarkan nilai-nilai intoleran untuk ditutup dan para gurunya dibina kembali.
Menurutnya, persoalan intoleransi sudah sangat rawan ketika para siswa menunjukkan sikap tidak toleran terhadap orang lain akibat didikan dari sebuah rumah belajar. “Nilai kebangsaan kita semakin rawan jika anak-anak sekolah dasar sudah diajarkan untuk tidak toleran kepada umat agama yang berbeda,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (28/6).
Karena itu, katanya, pihaknya sangat menghargai sikap Walikota Surakarta yang langsung turun tangan menyelidiki kasus itu. “Kami sangat menghargai sikap Bapak Walikota yang langsung turun tangan menyelidiki dan menuntaskan masalah ini. Kalau bukan pemimpin siapa lagi yang akan melindungi rakyat,” katanya.
Dalam peringkat Kabupaten/Kota paling toleran, pada tahun 2018 Kota Surakarta tidak lagi menjadi salah satu kota paling toleran seperti tahun sebelumnya. Karena itu, GAMKI Kota Surakarta berharap agar pemerintah memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak sekolah.
Pdt. Dina yang juga adalah tenaga pengajar di SD Kristen Setabelan II Surakarta mengharapkan program prioritas pemerintahan kota untuk menata pendidikan dasar agar berkontribusi menciptakan peserta didik yang berjiwa kebangsaan dan bersikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda latar belakang.
Pdt. Dina menyayangkan maraknya rumah-rumah belajar yang mengajarkan intoleransi, sehingga perlu ada pengawasan lebih ketat dari pemerintah. “Seperti sekolah kami yang berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dengan kontekstual, masih minim mendapat perhatian dari pemerintah,” ucapnya.
Pdt. Dina mengatakan bahwa sekolah dasar yang dikelola langsung oleh GKJ Wisma Panembah ini mengalami kesulitan pembiayaan operasional, yang juga dialami banyak sekolah lain. “Kehadiran pemerintah kota sangat dibutuhkan dalam melihat kondisi ini, sehingga sekolah-sekolah yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi kepada para siswanya tetap dapat menjaga kualitasnya,” tegasnya.
Ketua DPP GAMKI, Alan Christian Singkali, membenarkan apresiasi Ketua DPC GAMKI Surakarta tersebut. Dia berharap bahwa warga Kota Surakarta dapat saling bahu-membahu membangun kerukunan, apalagi di masa pandemi ini. “Semua warga mengalami kesulitan di masa pandemi ini, sehingga kita tidak boleh terpecah-belah karena persoalan intoleransi ini,” pungkasnya.
