Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berencana untuk melakukan impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pasca adanya wacana impor beras yang akan dilakukan pemerintah, muncul berbagai reaksi penolakan dari tengah kelompok masyarakat, diantaranya datang dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Impor beras yang akan dilakukan pemerintah, kata Sekretaris DPP GAMKI Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan Firmes Nosioktavian di Jakarta, Senin (22/3/2021), sangat tidak berdasarkan pertimbangan matang dan tidak berpihak kepada petani Indonesia.
“Informasi akan adanya impor beras di tengah berlebihnya stok beras akan mempengaruhi psikologis harga. Sangat memungkinkan panen raya pertama di tahun 2021 ini harga gabah akan anjlok. Jika harga gabah murah, maka petani akan merugi. Kebijakan impor beras ini sangat merugikan rakyat,” kata Firmes.
Menurut Firmes, data dari Kementerian Pertanian dan BPS menyebutkan di Bulan Maret, April, dan Mei 2021, stok beras akan surplus. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan bagaimana distribusi stok beras dapat berjalan baik serta strategi untuk meningkatkan produktifitas beras di masa panen berikutnya.
“Sepertinya Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan tidak paham maksud dari Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri dan membatasi impor. Para menteri seharusnya menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden, bukan justru mencoreng wajah Presiden dengan kebijakan impor beras. Rencana impor beras ini harus dibatalkan,” tegasnya.
Pegiat pertanian rakyat, E.F. Pranoto menyampaikan perlu adanya integrasi data dan kebijakan antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
“Yang terjadi saat ini sepertinya ada perbedaan data dan kebijakan di antara kementerian. Kementerian yang satu ingin mewujudkan swasembada pangan dan membatasi impor. Kementerian lainnya justru dengan gampangnya memutuskan untuk melakukan impor beras. Ini kan kebijakan yang jelas-jelas bertentangan,” ujar E.F Pranoto yang juga merupakan mantan Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI.
Menurutnya, petani harus mendapatkan keberpihakan dan proteksi agar dapat bertahan menjalankan aktivitas pertanian terkhusus di masa pandemi Covid-19. “Pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan para pelaku pasar harus berkomitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri dan menolak impor seperti perintah dari Presiden Jokowi. Pandemi Covid-19 ini telah mencekik aktivitas ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebijakan impor beras, semakin membebani kehidupan masyarakat petani kita,” pungkasnya.
