GAMKI: Pahami Persoalan dan Lakukan Dialog, Kunci Papua Damai

0
Ilustrasi: Pasukan elit TNI membangun kedekatan dengan warga Papua yang berada di wilayah konflik. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) memandang penyelesaikan konflik di Papua hanya bisa dilakukan dengan dialog damai seperti yang dilakukan di Aceh tahun 2005.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan dialog damai seperti yang dilakukan saat menyelesaikan konflik dengan GAM di Aceh. Sebagai langkah awal, kami meminta kedua pihak, baik Polri-TNI dan KKB untuk menghentikan kontak senjata, demi menjaga keselamatan nyawa warga sipil yang tinggal di wilayah konflik,” ungkap Kepala Departemen DPP GAMKI Bidang Pembangunan SDM Papua, Bernard Rumpeday dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2021).

Bernard menjelaskan, dialog yang dimaksud adalah mencoba memahami persoalan Papua. Setelah itu dilakukan pendekatan dengan kearifan lolak dan kemanusiaan.

Bernard berharap Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan kementerian lembaga lainnya untuk dapat mendengar persoalan Papua dari sumber-sumber yang objektif, terpercaya, dan memahami konteks Papua secara utuh. Tujuannya supaya bisa mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana.

Baca juga:  Pandangan MUKI Melihat Toleransi Beragama di Indonesia Dimasa Pandemi dan penghujung tahun 2020

“Presiden Jokowi harus mendengar informasi tentang persoalan Papua dari sumber yang objektif, kredibel, dan memahami konteks Papua secara utuh. Resolusi damai harus dilakukan di Tanah Papua diawali dengan penghentian kontak senjata oleh Polri, TNI, dan KKB demi melindungi keamanan dan keselamatan warga sipil. Kami mendukung penuh penyelesaian konflik dengan dialog damai seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan GAM di Aceh,” tegasnya.

Bernard mengatakan sudah terlalu banyak para warga sipil yang menjadi korban khususnya di Intan Jaya, Puncak Ilaga dan Ndugama. Mereka saat ini mengungsi karena takut dengan konflik senjata antara aparat keamanan dan KKB.

“Kami meminta pemerintah pusat, terkhusus para pimpinan nasional dan elit di Jakarta untuk memperhatikan nasib warga sipil ini. Selain rawan menjadi korban penembakan, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di pengungsian (di hutan),” tegasnya.

Baca juga:  Pemuda Harus Perjuangkan Nilai-nilai Kemajemukan Indonesia

Di sisi lain, Bernard menyayangkan bila masih ada para pemimpin nasional yang tidak memahami konteks persoalan Papua, seperti pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

“Yang kami tahu, Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa MPR adalah Rumah Kebangsaan Bersama guna merekatkan anak bangsa. Namun beliau justru tidak ada membahas nasib pengungsi yang ada di wilayah konflik di Papua. Kami sangat menyayangkan dan mengingatkan kepada Ketua MPR untuk berkomunikasi lebih intens dengan anggota MPR yang berasal dari Tanah Papua seperti Kaka Yorrys Raweyai, Kaka Robert Kardinal, dan anggota MPR lainnya agar paham gambaran utuh persoalan Papua, sebelum mengambil sikap terkait penanganan persoalan Papua,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here