HARUS TEGAS ! WNA DILARANG MASUK INDONESIA DI MASA PPKM

0
Ilustrasi : Pemerintah harus tegas mengenai WNA disaat pemberlakuan PPKM.

Jakarta-Semenjak beredarnya berita mutasi virus baru Covid 19 yang terjadi di Inggris, maka seluruh negara di Asia menutup sementara kunjungan wisata dari negara-negara asal benua Eropa. Indonesia termasuk yang melakukan pelarangan untuk WNA masuk ke Indonesia per tanggal 1 Januari 2021. Namun berjalannya waktu yang belum selesainya bulan Januari, banyak dilihat adanya kebocoran dengan adanya masuk beberapa WNA ke Indonesia kurun waktu sejak diberlakukannya kebijakan tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI dari partai Demokrat, H. Irwan, S.Ip., M.P. Sumber : https://www.dpr.go.id/

Polemik ini menjadi perhatian dari Anggota Komisi V DPR RI dari partai Demokrat, H. Irwan, S.Ip., M.P. Dalam pendapatnya, Irwan menilai ada kasus dimana pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia.

Baca juga:  Pluralisme dan Nilai Kemanusiaan dalam era New Normal

Melalui siaran persnya yang dilansir Parlementaria DPR-RI, Senin (25/1/2021), Irwan merespons bahwa ada kabar yang menyebutkan sebanyak 153 warga negara asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu (23/1/2021) lalu.

“Pemerintah harus serius dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ini. Pembatasan WNA yang datang ke Indonesia harus diberlakukn. Namun, kalau pemerintah tidak tegas, maka tidak bisa jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19,” ujar Irwan.

Baca juga:  Menag Ajak Pemuda Gunakan Medsos untuk Menyebarkan Moderasi Beragama

“Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri? Menteri terkait harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia,” tandas anggota DPR-RI Fraksi Demokrat yang berasal dari dapil Kalimantan Timur ini.

Kebijakan PPKM dan pelarangan WNA menurut Irwan sudah merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan telah dirapatkan dengan Presiden Joko Widodo. “Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus melaksanakan dan wujudkan di lapangan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here