Jonathan Prawira Sambut Positif PP Royalti Musik dan Lagu

0
Jonathan Prawira
Jonathan Prawira. (Foto: IG Jonathan prawira)

Jakarta – Pada 30 Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi telah meneken PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.

Jonathan Prawira, pencipta lagu rohani kawakan Indonesia menyambut positif dikeluarkannya PP 56/2021. Ia melihat hal tersebut merupakan sebuah komitmen Presiden Jokowi untuk mensejahterakan para pemusik Indonesia.

“Kelihatannya itu pesan yang ingin disampaikan Pak Presiden bahwa negara mau mensejahterakan para musisi juga,” katanya.

“Saya percaya Tuhan mau kita mendukung tiap program pemerintah. Ya termasuk PP ini. Saya percaya Pak Presiden punya itikad baik untuk mensejahterakan semua penduduknya,” tambah Jonathan.

Sebenarnya, lanjut Jonathan, dirinya tidak terlalu memikirkan soal pembagian royalti lagu selama ini. Sebab dari pengalamannya, Tuhan senantiasa memeliharanya. Hal itulah yang membuatnya bisa tetap tenang dan fokus dalam menciptakan lagu-lagu rohani.

Baca juga:  Steven Setiabudi Musa : "HARUS DISIPLIN! COVID-19 JANGAN ANGGAP ENTENG!"

“Selama 30 tahun melayani sebagai penulis lagu rohani, saya sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang baik, bahkan dari sejak lama sebelum adanya UU HKI,” ungkapnya.

Di sisi lain, Jonathan mengatakan bisa saja PP ini memiliki banyak kekurangan. Namun, ia tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkan umat yang percaya kepada-Nya.

“Sebagai penyembah Tuhan saya mengenal hati Bapa, (Dia) pasti tahu dan peduli pada kebutuhan dan keinginan anak-anak-Nya, termasuk pemusik rohani. Saya pribadi lebih berharap pada Tuhan yang memanggil, meneguhkan dan pasti juga setia memelihara hidup saya,” katanya dan menambahkan fokus dirinya saat ini adalah menyampaikan kasih Tuhan lewat firman serta pujian.

Baca juga:  Kenalan dengan Lusindo Tobing, Pendeta Jemaat GKJ dan Pencipta Lagu Rohani

Untuk diketahui, Pasal 3 PP 56/2021 menyebutkan, setiap orang bisa menggunakan lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait.

Disebutkan dalam PP ini, bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar royalti meliputi:

  1. Seminar dan konferensi komersial;
  2. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
  3. Konser musik;
  4. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
  5. Pameran dan bazar;
  6. Bioskop;
  7. Nada tunggu telepon;
  8. Bank dan kantor
  9. Pertokoan;
  10. Pusat rekreasi;
  11. Lembaga penyiaran televisi;
  12. Lembaga penyiaran radio;
  13. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
  14. Usaha karaoke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here