KEBIJAKAN KEMBALI PSBB TOTAL DKI JAKARTA, AKANKAH MENURUNKAN ANGKA KASUS COVID 19 DI DKI JAKARTA

0
ilustrasi : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil DKI Jakarta Riza Patria pada hari rabu 10/09/2020-sumber berita satu.

JAKARTA, Johny Simanjuntak, S.H., anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan, Senin,(07/09/2020) di ruangannya yang berada di Gedung DPRD DKI Jakarta lantai 8, kepada vifamedia.com, berkata memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D, yang mau mengakui terjadninya kenaikan signifikan kasus Covid-19 di Ibu Kota Jakarta.

Pada kesempatan itu, seperti yang sudah diberitakan vifamedia.com, juga diberitakan lewat YouTube Vifa Media, Selasa (08/09/2020), Johny Simanjuntak, S.H., meminta ketegasan pada Gubernur DKI Jakarta, untuk memberikan sanksi kepada pelanggar PSBB di DKI Jakarta.

Ternyata, tidak beberapa lama dari kritikan Johny Simanjuntak, S.H, selang sehari, tepatnya Rabu, (09/09/2020) Gubernur DKI Jakarta H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D,. didampingi Wakil Gubernur Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A pada pukul 19.00 WIB melalui siaran langsung YouTube Chanel Pemprov DKI Jakarta, mengeluarkan keputusan untuk Darurat PSBB dan menjabarkan perkembangan situasi wabah Covid-19 di DKI Jakarta.

Baca juga:  Acara Doa Bersama “One Nation Under God, and Jesus Is Lord': Online Prayer Event '11-11Jesus' Menjadi Berkat untuk Amerika.
Gubernur DKI Jakarta H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D memberikan penjelasan grafik kasus Covid 19 di wilayah DKI Jakarta. Sumber : bisnis.com.

Gubernur DKI Jakarta, mengumumkan akan memberlakukan kembali PSBB Total di seluruh Wilayah DKI Jakarta, seperti semula, di April 2020, pada Senin, (14/09/2020), dengan masih memberikan kelonggaran pada 11 bidang kerja, diantaranya, distribusi bahan pangan atau makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dengan standar protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan di air mengalir, serta menyediakan desinfektan.

Baca juga:  MUKI DPW DKI Jakarta Eduard Carles Sianturi: Mendukung Kebijakan PPKM

Otomatis dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta, akan melakukan berbagai kegiatan di luar 11 bidang kerja, dilakukan dari rumah, atau dikenal dengan istilah Work From Home (WFH), diantaranya, kegiatan sekolah, aktifitas masyakarat di tempat umum seperti taman kota, mall, pasar bahkan kegiatan peribadatan di rumah ibadah. (Vifa 6).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here