Komisi PBB Memutuskan Ganja Bukan Lagi Adiktif Berbahaya. Setuju?

0
ILustrasi : BNN Musnahkan Ladang Ganja di Aceh (Foto : bnn)

Keputusan Komisi PBB untuk Obat – obatan Narkotika (CND) telah mengeluarkan ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi Golongan I. Keputusan berdasarkan hasil voting PBB, dengan hasil 27 setuju dan 25 menolak serta 1 abstain, diambil pada Rabu,  (2/12/2020) atas rekomendasi WHO tersebut.

Ekuador salah satu negara yang mendukung, mendesak produksi, penjualan dan penggunaan ganja segera memiliki kerangka kerja regulasi. “Yang menjamin praktik baik, kualitas, serta pengembangan inovasi dan risetnya,” demikian bunyi pernyataan sikap yang dikutip dari tempo.co.

Amerika Serikat juga memberi suara setuju mencabut ganja dari Schedule IV of the Single Convention tersebut, meski mempertahankan bagian yang menyatakan cannabis atau ganja memberi ancaman risiko kesehatan publik.

Ilustrasi : Polisi Grebek Ladang Ganja di Tangerang (Foto : wartakota)

Sedang yang kontra di antaranya adalah Cile. Wakil dari negara ini berpendapat ada hubungan langsung antara penggunaan ganja dan meningkatnya peluang depresi, defisit kognitif, rasa cemas, gejala psikotik. 

Lebih tegas, Jepang menyatakan penggunaan non medis dari ganja, “Mungkin akan melambungkan dampak negatif untuk kesehatan dan sosial, terutama di antara anak muda.”

Baca juga:  PGI Menggelar Ibadah Pelepasan dan Penghormatan Terakhir (Alm) Pdt. Dr Sularso Sopater di Graha Oikumene-PGI

Keputusan itu, telah membelah pendapat dari para pegiat melawan penyalahgunaan Narkoba, termasuk di Indonesia. Seperti yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Sulistyo Pudjo, ganja tidak dicabut dari daftar obat-obatan berbahaya, melainkan masih tergolong dalam narkotika. 

Walau begitu, dari penjelasan Pudjo terungkap dimana Komisi PBB untuk Obat – obatan Narkotika (CND) berpeluang untuk rawan disalahartikan. “Bukan dicabut, itu dihapus dari Golongan IV. Sekali lagi, bukan dicabut dari obat berbahaya, masih narkoba itu,” ujar Pudjo

Pudjo mengatakan Indonesia termasuk negara yang tidak setuju dengan penghapusan ganja dari Golongan IV. Selain Indonesia, ada Singapura, Malaysia, China, dan sejumlah negara lainnya yang juga tidak setuju dengan penghapusan ganja. “Jangankan ganja, di Indonesia miras juga dilarang. Tapi, balik lagi, tiap negara beda menghadapi berbagai masalah,” ujar Pudjo. Pudjo menyebut, yang dikhawatirkan dari penghapusan ini menurut dia adalah sejumlah farmasi memproduksi obat yang terbuat dari ganja dan masuk ke pasar Indonesa. “Menangani masalah perdebatan tersebut akan didiskusikan dan dilakukan kajian lebih mendalam, karena efeknya menjadikan negara-negara yang pro-kontra terpecah,” kata dia.

Baca juga:  Pesan MenPPPA dalam HUT Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97

Keputusan Komisi PBB – CND, kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan, Siti Khalimah, berkata Indonesia tidak otomatis setuju penggunaan ganja sebagai obat.

Kemenkes kata Siti, perlu melakukan kajian mendalam untuk bisa melepas ganja dari golongan narkotika berbahaya. Jangan sekadar melihat ganja dalam pemanfaatan medis. Jika dilegalkan, ini menjadi langkah awal bagi penyalahgunaan zat atau narkoba lain yang lebih berbahaya

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Inggrid Tania, dikutip dari tempo.co, berpendapat keputusan dari Komisi PBB – CND itu tidak mengikat. Di Indonesia, adopsi ganja untuk dikembangkan sebagai obat resmi juga belum bisa dilakukan karena regulasi yang belum mengizinkan.

Walau begitu, Inggrid memberikan kelonggaran ganja untuk dijadikan tanaman obat guna penelitian, dengan regulasi yang ketat—dan tidak memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan. (NBS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here