Laporan KBB Setara Institute: Diskriminasi dan Intoleransi Tumbuh Subur Dimasa Pandemi

0
Ilustrasi: Diskriminasi dan intoleransi bertumbuh subur dimasa pandemi. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Setara Intitute dalam laporan kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia Tahun 2020 melaporkan bahwa pandemi menjadi lahan subur bertumbuhnya diskriminasi dan intoleransi.

“Sepanjang tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran KBB dengan 422 tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang ‘hanya’ 327 pelanggaran,” ungkap Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Jawa Barat, menurut Halili Hasan menempati peringkat pertama terjadinya pelanggaran KBB yaitu sebanyak 39 kasus. Sedangkan peringkat kedua dan seterusnya ditempati Jawa Timur (23 kasus), Aceh (18 kasus), DKI Jakarta (13 kasus), Jawa Tengah (12 kasus), Sumatera Utara (9 kasus), Sulawesi Selatan (8 kasus), Daerah Istimewa Yogyakarta (7 kasus), Banten (6 kasus), Sumatera Barat (kasus).

Dari 422 tindakan yang terjadi, 238 diantaranya dilakukan oleh aktor negara dan 184 diantaranya dilakukan aktor non negara. Adapun aktor negara paling tinggi melakukan tindakan diskriminasi (71 tindakan) dan non negara melakukan tindakan intoleransi (42 tindakan).

“Hal itu menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan tindakan pelanggaran oleh aktor negara tahun lalu berlanjut. Melihat potret tindakan aktor negara dan non negara, tampak bahwa pandemi menjadi lahan subur bagi terjadinya diskriminasi dan intoleransi.”

Baca juga:  Gereja Dibakar di Sulawesi Tengah, Ketua Umum PGI Minta Aparat Tuntaskan Sisa-sisa Kombatan Teroris

Aktor negara yang dimaksud Setara Institute adalah pemerintah daerah dan kepolisian. Sedangkan aktor non negara yang dimaksud adalah kelompok warga dan ormas keagamaan. “Sedangkan kelompok korban pelanggaran KBB tahun 2020 terdiri dari warga (56 peristiwa), individu (47), Agama Lokal/Penghayat Kepercayaan (23), Pelajar (19), Umat Kristen (16), Umat Kristiani (6), Aparatur Sipil Negara (4), Umat Konghucu (3), Umat Katolik (3), Umat Islam (3), Umat Hindu (3), Umat Buddha (2), dan Ormas keagamaan (2),” paparnya.

Lebih jauh, pelaporan penodaan agama yang dilakukan aktor non negara berbasis daring juga cukup tinggi yaitu 27 kasus dari total 32 kasus. Pelaporan ini terjadi karena konten yang diunggah dianggap sesat, menghina tokoh agama, bermuatan kebencian dan bercanda yang melecehkan.

“Dari semua kasus ini, 17 kasus di antaranya berujung penangkapan dan 10 di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan. Para tahanan nurani ini biasanya dijerat oleh UU PNPS, UU KUHP, UU ITE, dan UU Ormas. Padahal, beberapa Pasal di UU ITE merupakan ‘pasal karet’ yang multi tafsir dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum (lex certa),” ungkapnya.

Baca juga:  Organisasi-organisasi Umat Kristen Mendukung Penyelenggaraan PILKADA 09 Desember 2020 yang Demokratis dan Sehat.

Halili sadar penegakan hukum penodaan agama rawan bias dan subjektivitas. Untuk itu, ia memandang moratorium penggunaan hukum pidana penodaan agama bisa menjadi langkah progresif untuk melindungi korban, termasuk kelompok agama minoritas, dari pemidanaan yang tidak adil.

“Berkaitan dengan itu, para penegak hukum dalam lingkup Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung hendaknya menerapkan pendekatan non-pidana dalam penyelesaian kasus penodaan agama,” pintanya.

Halili meminta Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya menangani berbagai persoalan umum intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan mengatasi akar permasalahannya.

“Mengarusutamakan keberagaman atau kebinekaan dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan negara melalui pelembagaan pemerintahan inklusif (inclusive governance) dengan tekanan khusus pada pemerintahan daerah agar keragaman kultur, keanekaan watak kepemimpinan lokal, dan bahkan di tengah dinamika dan konfigurasi politik lokal, kebinekaan tetap menjadi perspektif kunci dalam tata kelola pemerintahan,” pesan Halili

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here