Pandangan MUKI Melihat Toleransi Beragama di Indonesia Dimasa Pandemi dan penghujung tahun 2020

0
Ketua Umum DPP MUKI (Majelis Umat Kristen Indonesia ), Djasarmen Purba, S.H.
Ketua Umum DPP MUKI (Majelis Umat Kristen Indonesia ), Djasarmen Purba, S.H.

JAKARTA-Toleransi Beragama di Indonesia dimasa Pandemi banyak mengalami dinamika. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, tentunya kita harus menjaga bersama-sama, karena toleransi merupakan salah satu pondasi dari ketahanan dan integritas bangsa.

Pandemi Covid 19 sedang dialami seluruh negara di dunia. Toleransi beragama tergantung masing-masing negara. Di Indonesia, saat pandemi beberapa komunitas dan ormas atau perusahaan melakukan kerjasama, gotong royong membagi- bagi sembako, masker dan masih banyak lagi. Hal ini kemukakan oleh Ketua Umum DPP MUKI (Majelis Umat Kristen Indonesia ), Djasarmen Purba, S.H., Senin (28/12/2020). Menurutnya, kegiatan sosial tersebut tanpa memandang agama, suku, ras. Djasarmen menjelaskan bahwa MUKI melihat hal-hal positif masih mewarnai kehidupan toleransi beragama mulai awal pandemi sampai dengan akhir tahun 2020.

Majelis Umat Kristen Indonesia. Sumber : MUKI

Namun sejujurnya, Djasarmen mengakui MUKI melihat Pemerintah belum sepenuhnya atau belum maksimal menjaga kebebasan dalam menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan masing-masing.
“Pasal 29 butir 2 UUD tahun 1945 memberi jaminan kebebasan beribadah. Sebagai contoh, ketika sekelompok orang melarang ibadah dan mendirikan rumah ibadah. Ketika diinterogasi lalu mereka mengakui kesalahannya, kasus tersebut cukup mereka tandatangan di atas meterai melalui surat perjanjian damai. Kasus selesai. Hal tersebut berulang kali terjadi.
Seharusnya kasus seperti itu patut diajukan ke Pengadilan,” ujarnya menjelaskan.

Baca juga:  Sosok Tokoh Pentakosta Pdt. DR. Jacob Nahuway di Mata Para Sahabat

Selanjutnya dalam pemaparannya tentang apa saja yang sudah dilakukan MUKI, Djasarmen mengatakan bahwa pernah mengajukan langsung surat kepada Presiden RI.
“Bahkan ketika terjadi penolakan umat beribadah di gereja-gereja Jambi, kami mengutus Sekjen MUKI Pdt Drs Mawardin Zega MTh berangkat ke Jambi.
Hasil kunjungan Sekjen MUKI tersebut, kami kirim ke Presiden. Akhirnya MUKI diundang Menkopolhukam untuk pembahasan kasus tersebut,” katanya. MUKI sendiri melakukan semua usaha itu didasarkan pada Visi Misi MUKI yaitu memperjuangkan 4 K yaitu kasih, kebenaran, keadilan, kesetaraan.

Melihat masa Pandemi seperti ini, Djasarmen mengungkapkan bahwa pandemi menurut hemat pemikiran dari DPP MUKI, tidak boleh menjadi alasan muncul nya intoleransi di Indonesia. MUKI setuju jika akibat pandemi Indonesia maupun dunia mengalami beberapa hal,seperti kemerosotan ekonomi, penurunan kualitas pendidikan, kematian dan penyakit muncul tak terduga dan perubahan budaya tatap muka jadi daring.

Yang menjadi catatan menurutnya adalah intoleransi belum bisa dimasukkan dalam kategori akibat pandemi.
Intoleransi muncul karena pemahaman yang keliru tentang agama.

MUKI merespon positif dan mendukung dengan terpilihnya Gus Yaqut jadi Menteri Agama RI. MUKI menegaskan beberapa point penting dalam melihat kebijakan menteri kedepannya,antara lain :

  1. Menag bisa bertindak tegas dan negara hadir saat umat dilarang menjalankan ibadah nya.
  2. RUU Perlindungan Umat Beribadah inisiatif Kemenag periode 2014-2019 sebaiknya dilanjutkan dengan merubah menjadi RUU Kebebasan Umat Beribadah (merujuk pasal 29 UUD NRI Tahun 1945). Hal tersebut mengganti SKB 2 Menteri No.9 dan No.8 tahun 2006 yang salah satu isinya tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah. “MUKI siap mendukung kebijakan Kemenag dan bersedia diskusi soal RUU kedepannya,”ujarnya
Baca juga:  Pembukaan Tempat Ibadah Harus Melalui Tahapan yang Ketat

Djasarmen Purba ketika ditanya makna Natal tahun 2020 di tengah masa pandemi menurut MUKI, memberikan beberapa point penting, antara lain:

  1. Umat Kristen merayakan Natal penuh sukacita dalam suasana sederhana dan patuh pada Protokol Kesehatan.
  2. MUKI mendukung Pemerintah bisa secepatnya memberikan vaksinisasi masyarakat secara cepat dan terukur.
  3. Semakin turun laju pandemi semakin menaikkan laju ekonomi.

Pada akhirnya, harapan MUKI ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati serta Walikota terpilih, usai dilantik sebaiknya jalankan ” Pakta Integritas”. Tidak perlu muluk-muluk.

Djasarmen mengemukakan karena selain masalah intoleransi, juga masalah korupsi menjadi pekerjaan rumah pemerintah.”Rakyat dan khususnya umat sudah jenuh melihat para pejabat terkena OTT (Opera Tangkap Tangan) oleh KPK,” sitirnya mengakhiri wawancara. (Jaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here