Pelaksanaan Vaksinasi Selama 15 Bulan, Berlangsung 2 Periode

0
Ilustrasi : dr. Siti Nadia Tarmidzi, saat memberikan keterangan pers di dari Istana Kepresidenan

Jakarta – Pelaksanaan vaksinasi akan dimulai 13 Januari 2021, dengan penerima pertama, Presiden Republik Indonesia,  Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), setelah itu, 1,3 juta tenaga kesehatan serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, petugas tracing kasus Covid-19, dan juga 17,4 juta petugas pelayan publik sebagai garda terdepan, seperti TNI, Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, kereta api, MRT, dll) termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval 14 hari.

Keterangan pers yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (4/10), juru bicara pemerintah untuk program vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid menjelaskan alur proses registrasi dan verifikasi yang harus ditempuh oleh peserta vaksinasi Covid-19.

Tahap pertama, sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi/pemberitahuan melalui SMS dengan ID pengirim: PEDULICOVID, tutur dr Nadia.

Ilustrasi : Cara memakai masker yang benar (Foto : Ist)

Pada tahap kedua, penerima SMS harus melakukan registrasi ulang untuk status kesehatan, memilih lokasi serta jadwal layanan vaksinasi.

Pada tahap kedua, dr. Nadia menyebutkan sangat penting untuk memverifikasi data penerima vaksinasi Covid-19, dimulai dengan peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi domisili serta (screening) sederhana terhadap penyakit penyerta yang diderita.

Baca juga:  Cara GKJW Rawat Hubungan antar Agama

Kalau ada gangguan jaringan, masyarakat tidak perlu kuatir karena proses registrasi dan verifikasi dapat dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di Kecamatan.

Ilustrasi : Jagalah keluarga yang ada di rumah (Foto :  Ist)

Dengan tahapan registrasi, dr. Nadia memastikan keamanan data calon penerima vaksin tetap terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat tidak perlu khawatir. “Keamanan data penerima vaksin dijamin oleh pemerintah dan pengelolaannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 253 Tahun 2020,”tegas dr Nadia.

Walau begitu, dilihat dari website kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan hingga saat ini, Indonesia masih menunggu izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari BPOM. Jika izin tersebut sudah keluar, vaksinasi dapat segera dilaksanakan secara bertahap di 34 provinsi.

“Secara total, kita membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, untuk menuntaskan program vaksinasi Covid-19 di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang,” katanya di Konferensi Pers secara daring, Minggu (3/1).

Baca juga:  RMI Dukung PPKM Level 4 dan Salurkan Bantuan Sembako dari Polri kepada Masyarakat

Vaksinasi akan berlangsung dalam 2 periode, yakni Periode 1 Januari – April 2021, dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Periode 2 berlangsung dari April 2021 – Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.

Dengan penjelasan ini, maka terjawab sudah waktu berlangsungnya vaksinasi Covid-19 di Indonesia. “Hal ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang muncul sebelumnya bahwa dibutuhkan waktu 3,5 tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia,”terangnya.

Bila ada berita 3,5 tahun, kata dr. Siti Nadia, itu dimaksudkan untuk proyeksi penyelesaian vaksinasi seluruh dunia, bukan untuk Indonesia.

Sementara menunggu berlangsungnya program vaksinasi Covid-19, pemerintah tidak pernah berhenti untuk tetap mendorong seluruh masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, penerapan disiplin 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan) dan penguatan 3T (Tracing, Testing, Treatment) merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran Covid-19 secara efektif.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi tenaga kesehatan dan petugas publik dan memprioritaskan mereka untuk menjadi kelompok pertama bersama pemerintah yang akan menerima vaksinasi,”katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here