Pengadilan Swiss Menangguhkan Larangan Ibadah Secara Tatap Muka karena COVID 19.

0
ilustrasi : gereja di Swiss . sumber : g-switch.org

JENEWA- Pandemi COVID 19 mengakibatkan banyak sekali persoalan. Bukan hanya masalah sesehatan, tetapi juga sosial dan keagamaan. Dengan harus menjaga jarak tiap orang dan pelarangan berkumpul massa di suatu tempat.

Gereja tempat umat Kristiani berkumpul untuk beribadah bersama pun terkenak imbas. Semisal yang diputuskan oleh pemerintah Swiss, Negara kecil di benua Eropa ini tidak mengijinkan ibadah tatap muka.

Beberapa komunitas Kristen di Jenewa, Swiss tidak setuju dengan keputusan pemerintahan tersebut. Bahkan, sampai meminta pengadian untuk memberikan putusan, alasannya hak beribadah telah dilanggar.

Dilansir dari CBN News, Sabtu (05/12/2020) waktu setempat, Pengadilan Swiss menetapkan penangguhan larangan beribadah secara tatap muka dan acara keagamaan lainnya. Tentunya Komunitas Kristen, Jenewa sangat bersukacita mendengar keputusan pengadilan Swiss tersebut.

Kamar Konstitusi Kantor Jenewa mengeluarkan keputusan tersebut hari Kamis (03/12/2020) setelah mengakomodir keluhan dari penduduk setempat yang sudah putus asa karena larangan beribadah tatap muka. Hal ini terpapar dalam laporan Kantor Berita Katolik.

Baca juga:  Harmoni Masyarakat Indonesia ditengah Perbedaan

Pengadilan menangguhkan karena pihak berwenang tidak dapat membuktikan bagaimana gereja bertanggung jawab atas wabah COVID-19 di daerah tersebut.

Dalam pengadilan tersebut, Pengacara Steve Alder, yang mengajukan gugatan, mengatakan mandat itu adalah menjadi pembatasan publik untuk melakukan kegiatan keagamaan di Eropa. Dia menunjukkan bahwa larangan itu tidak adil karena kota mengizinkan pertemuan publik lainnya.

“Pelarangan kegiatan keagamaan adalah pelanggaran hak atas kebebasan beragama sebagaimana dilindungi dalam Konstitusi Swiss dan standar hak asasi manusia internasional. Hal ini secara tidak proporsional menargetkan kegiatan kelompok agama di atas kegiatan komersial, ” kata Alder kepada media.

Baca juga:  PD Rajawali Berbagi Kasih dengan Sekolah Anak Kolong Jembatan Penjaringan, Pluit Jakarta Utara
Twitter dari Catholic News Agency, mengenai suspend keputusan pengadilan.

Salah satu praktisi hukum, Jennifer Lea dari firma hukum kebebasan beragama nirlaba, Alliance Defending Freedom (ADF) International, menyebut penangguhan itu sebagai langkah signifikan ke arah yang benar. “Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental dan pemerintah yang berusaha untuk membatasinya menanggung beban untuk membuktikan bahwa pembatasan itu benar-benar diperlukan dan bahwa pendekatan yang tidak terlalu ketat tidak akan berhasil. Mendukung perusahaan komersial daripada layanan keagamaan tidak hanya diskriminatif tetapi juga mengabaikan perlindungan kuat yang ada dalam hukum nasional dan internasional untuk kebebasan beragama,” ujar Jennifer.

Salah satu kebijakan dari Gereja Katolik di Jenewa berpesan bahwa kehadiran Misa umum dibatasi hingga 50 orang, perlu menjalankan protokol Kesehatan dengan menggunakan masker wajah, dan menjaga jarak. (Jaya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here