Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam Ajaran Kristiani, Boleh?

0
Perceraian dan pernikahan kembali
Ilustrasi : Perceraian dan pernikahan kembali dalam Kristen. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Banyak alasan orang menikah, begitu pun banyak alasan orang bercerai. Intinya ada bermacam alasan yang dipakai sebagai landasan seseorang dalam melakukan sebuah hal. Di kalangan Kristiani sendiri masih sering adanya perdebatan soal boleh atau tidak bercerai atau boleh atau tidak menikah kembali setelah bercerai.

Dalam sebuah webinar “Perceraian dan Pernikahan Kembali : Telaah Biblikal dan Implikasi Pastoral”, Jumat (19/2/2021) Pdt. Dr. Hudus Pardede menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian seperti yang tertulis dalam Maleakhi 2:14. Itu artinya dibutuhkan kesetiaan untuk dapat mempertahankan sebuah pernikahan.

“Yang ada dalam perbedaan (laki-laki dan perempuan) adalah dalam status dan fungsi. Ada yang dipercayakan sebagai kepala dan pelengkap, intinya untuk saling melengkapi dan menjadi kesatuan integral (Kejadian 2:23-25). Kesatuan pria dan wanita digambarkan sebagai ikatan perjanjian,” ungkap Wakil Ketua III sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana STT Satyabhakti Malang ini.

Soal perceraian, Pdt. Hudus mengatakan Tuhan membencinya dan bukan merupakan kehendak Allah sejak semula. Seperti dalam Matius 19:6, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.

“Perceraian sering terjadi karena “ketegaran (kedegilan) hati” (Matius 19:8). Perceraian adalah indikasi keberdosaan manusia. Dosa menyebabkan perceraian dan kerusakan vertikal (dengan Allah), sosial horizontal (sesama), internal (diri) dan lingkungan hidup (environmental),” paparnya.

Pdt. Hudus menjelaskan ada 3 aliran di kalangan rabi-rabi Yahudi pada waktu itu yang dominan tentang (ajaran) perceraian. Pertama, kalangan Hillel yaitu kalangan yang memberikan peluang kepada suami yang tidak suka lagi dengan istrinya boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun.

Baca juga:  Banyak Jemaat “Jajan” di Era Gereja Online

Kedua, kalangan Shamai yaitu kalangan bisa terjadi hanya karena kasus perzinahan istri. Ketiga, kalangan Rabbi Akiba yaitu kalangan yang mirip dengan Hillel tapi lebih luas lagi. Misalnya, ketika adanya kehadiran wanita cantik dalam kehidupan suami, maka suami boleh menceraikan istri.

“Ketiga aliran ini secara kultural memposisikan suami sebagai pihak yang dominan dan Yesus tidak mengacu pada satu posisi itu,” ungkapnya dan menjelaskan adanya perbedaan pandangan antara orang Farisi dan Yesus dalam ayat Matius 19:1-12 dan Ulangan 24:1-4.

“Skema kasuistik dalam Ulangan 24:1-4, misalnya laki-laki yang telah menikah dengan perempuan kemudian ia (laki-laki) tidak lagi menyukai perempuan itu karena didapatinya tidak senonoh. Laki-laki itu lalu menulis surat cerai. Surat cerai ini bukan perintah tapi secara kultural itulah yang dilakukan orang Yahudi pada masa itu. Lebih baik menulis surat cerai daripada menelantarkannya,” tambah Pdt. Hudus.

Lanjutnya, bila setelah cerai kemudian si perempuan menikah kembali dan di tengah jalan cerai karena sudah lagi tidak cinta atau suami keduanya meninggal, maka perempuan itu tidak boleh menikah lagi dengan suami pertama (mantan suami).

“Dalam Ulangan 24:4 dijelaskan si perempuan tidak bisa kembali suami pertama (rujuk) karena dianggap sudah dicemari. Ini yang disebut kekejian di hadapan Tuhan,” katanya dan menegaskan tidak ada perintah soal bolehnya bercerai lalu menikah lagi di Ulangan 24:1-4. “Penekanan perikop ini bukan pada perceraian tapi proses ketika terjadi perceraian (melibatkan proses kultural dan prinsip spiritual).”

Baca juga:  Pengaruh Gadget Pada Anak dan Dewasa Sama-Sama Berbahaya

Lebih jauh, Wakil Ketua III STT Intheos, Solo tahun 1996-2009 ini berkata dalam Matius 5:31-32 ditulis bahwa boleh bercerai kecuali karena zinah. Zinah yang berasal dari kata Pornea berarti Yesus merujuk pada semua hubungan seksual di luar pernikahan dengan orang yang bukan suami/istrinya yang merupakan tindakan pengkhianatan terhadap janji pernikahan (bdk. Pandangan Shammai).

“Nada dari teks tersebut bukan nada pemberian izin cerai, melainkan nada anti perceraian,” katanya.

Pdt. Hudus sadar jika saat ini masih banyak perbedaan pandangan soal perceraian dan menikah kembali diantara gereja-gereja. Untuk itu yang tepat dilakukan gereja adalah melakukan pendampingan pastoral terutama dalam penanganan konflik dengan melibatkan kedua belah pihak.

“Tidak ada opsi tunggal untuk semua kasus (terutama tentang menikah ulang), namun umat Tuhan diharapkan mengambil opsi terbaik atau paling tidak yang “lesser evil priciple”,” katanya.

Lanjutnya, setiap keputusan yang diambil tentu ada konsekuensinya. Namun, semua harus berdasarkan pertimbangan yang mencakuo landasan Alkitab (dengan pemahaman yang lebih komprehensif), posisi umat yang dibimbing (sebagai korban/pihak yang salah), dampak multi dimensi (diri sendiri, pasangan, anak, keluarga besar, masyarakat, gereja) dan pengajaran serta otoritas dari gereja.

“Memang terdapat keberagaman dalam penerapannya di beberapa denominasi gereja. Maka dibutuhkan pengkajian lebih dalam, menyeluruh, objektif dan bertanggungjawab. (Namun) pendirian yang berbeda dari denominasi tertentu patut dihormati dan bisa menjadi salah satu acuan yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan perceraian dan pernikahan kembali,” pesannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here