PGI Berikan Apresiasi Penundaan RUU Haluan Idelogi Pancasila

0

Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menuai kontroversi publik. Akibatnya, Pemerintah meminta DPR menunda pembahasan RUU tersebut.

Seperti yang diketahui, RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila, yaitu gotong royong.

Selain itu, ditenggarai RUU HIP menyulut kontroversi karena tidak menyertakan Tap MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran ‘mengingat’ di draf RUU tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (15/6/2020) lewat akun Twitter-nya, menulis pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU HIP. “Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya,” tulisnya dan meminta DPR untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Keinginan pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP diapresiasi
Ketum PGI, Pdt. Gomar Gultom. “Saya mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah, yang memutuskan untuk menunda pembahasan HIP saat ini,”tulisnya dalam siaran Pers yang diterima vifamedia.com, Rabu (17/6/2020).

Pdt. Gomar Gultom mengatakan semua rakyat Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bermasyarakat. Ini perlu terus dipupuk dan dimasyarakatkan.

Baca juga:  Mukjizat Tuhan Menyelamatkan Nyawa Ros dari Kecelakaan Maut

“Kita punya pengalaman ketika Pancasila dimarginalkan paska reformasi 1998, dan olehnya nilai-nilai Pancasila itu perlu digali dan dimasyarakatkan terus. Untuk itu tentu diperlukan acuan hukum yang mendasarinya. Tentu perangkat hukumnya harus dipikirkan masak-masak agar tidak malah mendegradasi posisi Pancasila itu sendiri,”tegasnya.

Pimpinan yang membawahi 89 Sinode Gereja di Indonesia menjelaskan, masalah HIP ini sangat mendasar, dan seyogyanya berasal dari sebuah proses demokrasi, yang tumbuh dan berkembang di akar rumput. Sebagai demikian, proses legislasi seperti ini harus berakar pada asprasi rakyat, dan olehnya mestinya sejak awal melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam diskursus maupun perumusannya.

Lebih jauh, Pdt. Gomar Gultom berpendapat perluasan atau penyempitan tafsir Pancasila bisa membawa masyarakat Indonesia pada perdebatan antara kelompok agamis dan nasionalis pada sejarah awal pembentukan RI, yang dalam kondisi sekarang sepertinya kurang kondisif diangkat.

Baca juga:  Refleksi Awal Tahun PGI, Pdt. Gomar Gultom : Korupsi Menjadikan Sebagian Masyarakat Indonesia Miskin

“Bisa saja masalah tafsir Pancasila ini membawa pertentangan yang bisa memecah kita sebagai bangsa, di tengah upaya bersama menghadapi pandemi covid 19, yang justru membutuhkan kerjasama, persaudaraan dan konsentrasi penuh dari kita semua,”katanya.

Oleh karena itu, Pdt. Gomar Gultom mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi saat ini.

“Kita hindarilah pembahasan yang potensial memicu pertentangan di antara kita, karena menyangkut ideologi negara. Seturut dengan ini, saya mengimbau para anggota parlemen RI untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, setelah lebih dahulu mempelajari dinamika masyarakt dan menangkap aspirasi masyarakat.

Walau begitu, Pdt. Gomar Gultom, memahami bahwa masyarakat Indonesia juga membutuhkan posisi BPIP yang ada sekarang perlu ditingkatkan pendasarannya atas sebuah UU, ketimbang hanya Keppres sebagaimana yang ada kini. Olehnya mungkin diperlukan sebuah UU tentang BPIP, tanpa melebar ke masalah tafsir Pancasila yang bisa memicu kontroversi.(Vifa5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here