Jakarta -“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) belakangan ini”, demikian disampaikan oleh Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) saat menerima 9 perwakilan dari pegawai KPK bersama Tim Hukum mereka, 28/5/2021.
Lanjut Pdt Gomar Gultom, PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti ruswah ini dari upaya-upaya pelemahan ini, dengan menyelamatkan ke-75 pegawai KPK tersebut.
“Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lulus TWK, dikuatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional seturut dengan kode etik KPK di masa depan, karena kuatir mereka diTWKkan dengan label radikal”, katanya.
Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, bersama pegawai KPK di Kantor PGI (Foto : detik.com)
“Kita semakin kuatir, karena mereka yang dipinggirkan ini banyak di antara mereka yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan,”ungkapnya.
Menurut Ketua Umum PGI ini, Novel Baswedan, salah seorang di antara yang hadir menyebutkan kegalauannya. “Bagaimana kita mau berbangsa bila yang selama ini bekerja profesional tiba-tiba dilabeli radikal dan menjadi musuh negara?”.
Tambah Pdt. Gomar Gultom, bahwa Novel juga menyebutkan TWK bukanlah tools untuk melihat seseorang lulus atau tidaknya seseorang menjadi ASN dalam alih status ini. “Prosesnya adalah upaya yang sudah ditarget. Ada fakta dan bukti untuk ini. TWK hanyalah justifikasi untuk target tertentu”.
Begitupun keluhan dari Hotman Tambunan, ketika taat beragama diidentikka dengan talibanisme. “Kami harus taat beragama, karena agamalah yang mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan”, keluh salah satu warga GKI Kayu Putihini, seraya menunjuk rekannya yang selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini selalu mendapat nilai A untuk kinerjanya.
Ditambahkan, Adri Deddy Nainggolan, salah satu warga GKI Kebayoran Baru, menuturkan keprihatinannya dengan begitu mudahnya masyarakat termakan hoaks yang menyebutkan adanya talibanisasi di KPK. “Tidak ada itu. Dan celakanya warga gereja pun mudah termakan oleh issu ini”,tuturnya.
Anggota Tim Hukum yang mendampingi 75 pegawai KPK, Saor Siagian, SH, berkata tiga dari Komisioner KPK periode baru lalu Kristen, dan Sekjen KPK juga Kristen, tidak ada talibanisme di KPK.
Melihat dan mendengar masalah di KPK ini, Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty, menjadi gelisah denganfenomena pabrikasi hoaks di medsos yang begitu mudah merubah persepsi masyarakat atas keadaan dan lembaga tertentu. “Ini yang terjadi dengan upaya pelemahan KPK,”.
Kata Mohamad Isnur, yang tragis lagi, pabrikasi itu dilakukan oleh negara melalui lembaga KPK dan BKN. Ini ancaman buat masa depan bangsa Indonesia.
Sementara Rasamala Aritonang, salah satu warga jemaat HKBP Pasar Rebo menyebutkan, “Kami sebagai KPK ini tantangannya berat. Kami berhadapan dengan koruptor. Dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian badan yang koruptif. Dan reaksi dari para koruptor ini adalah membuang pisau ini. Itu yang sedang kami alami”.
Menanggapi penjelasan dari kesembilan pegawai KPK tersebut, Pdt. Gomar Gultom, menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK, namun pernyataan itu tak ditindak-lanjuti. “Siapa sebenarnya yang menjadi presiden?” tanyanya.
