PGI Mendukung Keberadaan Majelis Rakyat Papua yang Luput dari Perhatian

0
Rombongan MRP pose bersama dengan MPH PGI

Jakarta – “Kami menghendaki agar revisi UU Otsus itu dilakukan secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini, yang hanya memperhatikan perobahan pada dua pasal,” demikian dikatakan Timoteus Morib, Ketua Majelis Rakyat Papua, saat bertemu dengan Pimpinan – Persekutuan gereja-gereja di Indonesia (PGI)Jumat (11/6) di Grha Oikoumene.

Kepada PGI, Morib, seperti yang disampaikan Humas PGI Philip Situmorang, Jumat ( 11 Juni 2021), menyatakan penyesalannya karena tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses revisi tersebut. “Padahal Pasal 77 UU 21/2001 tentang Otsus Papua itu jelas mengatakan bahwa perubahan atas UU ini dengan melibatkan rakyat Papua yang diwakili oleh MRP dan DPRP,”sesalnya.

Rombongan MRP yang datang menjumpai Pimpinan PGI terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Pokja Agama, Pokja Adat, Pokja Perempuan dan Staf Ahli MRP dan diampingi oleh Peradi.  “Kami melihat kesungguhan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun Papua. Tapi sebagai bagian dari Forkompinda Papua, dan lahir sebagai amanat Undang-undang, kami MRP belum pernah bertemu dengan Presiden. Kami berharap Nawacita dan blusukannya Presiden bisa berkolaborasi dengan MRP, dalam semangat pendekatan kultural,”harap Morib, sebagaimana diketahui MRP adalah Lembaga negara dan Lembaga kultural Papua yang mewakili ketujuh wilayah adat, agama dan perempuan di Papua seturut dengan amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Baca juga:  Tahun 2020 Tinggalkan PR, Masalah Daerah Tertinggal, Korupsi dan Radikalisme

Ditambahkan oleh Joel Elmulai, wakil Ketua MRP, supaya PGI dapat menjadi jembatan untuk MRP dapat bertemu dengan Presiden. “Kami sudah ke barat dan ke timur untuk menyampaikan keluh-kesah kami, tapi tak ada hasilnya. Kami berharap PGI dapat menjembatani kepada Presiden untuk menyampaikan harapan dan aspirasi kami,” kata Joel Elmulai.

Pada percakapan ini terungkap selama 21 tahun Otsus, dari 24 kekhususan Papua yang diamanatkan oleh UU Otsus hanya 4 yang dijalankan, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang Papua asli, Pembentukan MRP, persolan kekerasan serta pembangunan infrastruktur.

Meresponi harapan ke dua puluh lima anggota MRP tersebut, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, menyatakan PGI dukungan MRP yang lahir dari UU Otonomi Khusus Papua sejak 20 tahun lalu. Dukungan itu, telah dibuktikan oleh PGI dengan melahirkan Biro, khusus untuk Papua di PGI. “Kami senantiasa terbuka untuk mendengar berbagai harapan, keprihatinan dan keluhan masyarakat, khususnya suara-suara dari mereka yang terpinggirkan. Secara khusus dengan persoalan Papua, kami memang memiliki perhatian khusus. Itu sebabnya di PGI ada Biro Papua,” kata Pdt. Gomar.

Baca juga:  GAMKI: Pahami Persoalan dan Lakukan Dialog, Kunci Papua Damai

“Saya sependapat dengan MRP, betapa perlunya UU Otsus tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya bicara tentang anggaran atau dana otsus yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Hingga kini beberapa amanat UU Otsus tidak dihiraukan, seperti menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembentukan Komnas HAM Papua, pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dll,” tegas Ketua Umum PGI.

Sementara itu, Sekretaris Umum PGI, Pdt Jacky Manuputty meminta untuk membicarakan mengenai Papua haruslah melibatkan Gereja. Sebab, gereja akan terus mendukung penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh dengan penuh martabat.

Sekum PGI juga mengungkapkan kekecewaannya karena berbagai institusi hanya membangun narasi dan berbicara tentang apa yang telah dilakukan untuk Papua, tanpa pernah berpikir sebagai bangsa besar untuk mengakui bersalah dan memohon maaf pada Papua.

PGI juga prihatin dengan diabaikannya lembaga MRP dalam berbagai kebijakan di Papua, terutama dalam isu pemekaran dan perdasus. PGI berpendapat penyelesaian masalah Papua haruslah dari hati, kejujuran dan keseriusan, melalui pendekatan kultural dan kemanusiaan, sebagaimana berkali-kali diungkapkan oleh Presiden. Pendekatan kultural itu mestinya haruslah dengan dan melalui MRP, sebagai lembaga resmi negara yang mewadahi representasi kultural (agama, adat dan perempuan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here