PGI-PGLII Meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Merevisi Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

0
Revisi perber 2 menteri
Ilustrasi : Keinginan Revisi PMB 2 Menteri, tentang izin pendirian rumah ibadah

Jakarta – Rumitnya pendirian rumah ibadah dan banyaknya rumah ibadah yang sudah berdiri dipersoalkan, menjadi catatan dari Lembaga-lembaga Gereja di Indonesia kepada Menteri Agama yang baru, Yaqut Cholil Qoumas dan berharap membuka peluang merevisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Seperti yang disampaikan Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) kepada Yaqut Cholil Qumas, dalam pertemuan di rumah dinasnya di Komplek Widya Chandra, Jakarta.

Masukan PGLII yang diserahkan Ketua Umum PGLII Pdt. DR. Ronny Mandang M.Th., tersebut telah melalui pendalaman di lingkup PGLII dan sudah melalui kajian yuridis dan akademis yang dilakukan oleh PGLII bersama perguruan tinggi, sehingga menurut PGLII  secara asas dan hierarki, Perpres adalah bentuk ketentuan perundangan yang paling tepat.

Kepada media ini, Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, mengatakan usulan untuk merevisi Peraturan Bersama 2 Menteri No. 8 dan No. 9/2006, sudah sejak lama, baik kepada Menteri Mafud MD, dan kepada Yaqut Cholil Qoumas,

BACA JUGA  Natal GBI VIFA “Mujizat Natal”, Ps Debby Basjir: Tuhan Datang Bereskan Dosa

“Kami sudah memberikan pokok – pokok pikiran untuk dilakukan revisi. Salah satunya, tugas memberikan ijin pendirian rumah ibadah di lapangan, artinya kewenangan FKUB semestinya lebih banyak diarahkan untuk membangun dialog. Jangan keberadaannya dipakai untuk pemberian ijin,”katanya.

Pdt. Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, menegaskan ijin itu harus ada pada pemerintah, jangan diberikan kepada Lembaga – Lembaga sipil non pemerintah. “FKUB sudah diatur tetapi sering terjadi penyimpangan. FKUB itu untuk membangun dialog, FKUB bisa memberikan rekomendasi tetapi keputusan akhir ijin itu ada di pemerintah. Ketika telah cukup 90 orang yang bisa untuk beribadah tetapi masyarakat sekitar belum setuju maka pemerintah punya tanggungjawab untuk memfasilitasi, bagaimanapun juga caranya orang untuk beribadah,”tegasnya.

Ditambahkan, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, ada juga kasus – kasus di mana rumah ibadah telah ada jauh – jauh hari sebelum PBM itu dikeluarkan, mestinya dengan adanya PBM segera didorong untuk direkoemndasikan IMB gereja tersebut dikeluarkan. “Misalnya di Aceh Singkil dan lain – lain. Terus aspek sanksinya, dalam hal ini pemerintah – pemerintah daerah yang tidak melakukan PBM itu, seperti apa sanksinya?”tanyanya.

BACA JUGA  Wakil PGI Ikut Divaksinasi Tahap ke 2, Bentuk Dukungan PGI

Tuntutan revisi keberadaan PBM memang menjadi jalan “besar” bagi kalangan gereja – gereja di Indonesia, sebab untuk meniadakan PBM ini harus menjadi keinginan Bersama agama – agama yang ada. “In ikan harus dipertanyakan terhadap semua lembaga agama. Dalam pertemuan terakhir Musyawarah Pemuka Agama, selain PGI, semua pemuka agama mendorong ini menjadi UU. Tapi PGI tidak setuju, jadi ada soal – soal yang kita butuh diatur dan harus melihat konteksnya untuk memenuhi rasa keadilan .

Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan dalam beberapa kesempatan, Kementerian Agama akan mempermudah umat beragama menjalankan ibadahnya karena Kementerian Agama milik semua umat beragama di Indonesia.

Untuk itu, Menteri Agama RI menyatakan agar para pemuka agama tidak sungkan memberikan masukan kepada Kementerian Agama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here