PGI Surati Presiden Minta Hentikan Kegiatan Pertambangan PT.TMS di Sangihe

0

Jakarta – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo melalui kementerian terkait untuk meninjau ulang perizinan aktifitas PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Demikian antara lain isi surat yang disampaikan MPH-PGI kepada Presiden RI pada hari Jumat (16/12).

Permintaan ini diajukan oleh MPH-PGI, setelah Ketua Umum PGI. Pdt. Gomar Gultom, mendengar secara langsung aspirasi dari masyarakat Sangihe, Pimpinan Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) dan Bupati Kabupaten Sanghie, dalam kunjungan kerjanya ke Sangihe pekan lalu.

Baca juga:  Ubah Sampah Jadi Berkah Dengan Eco Enzyme

Isi surat yang disampaikan ke Presiden RI, antara lain menyebutkan, bahwa

1. Aliansi Masyarakat Adat dan Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) telah menyampaikan surat dan sikap penolakan atas beroperasinya PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) yang akan melakukan aktivitas pertambangan di area seluas 420 km2 dari total luas wilayah Kepulauan Sangihe sebesar 736, 98km2.

2. Izin PT. TMS dinilai bertentangan dengan nafas UU 27/2007 jo UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terutama menyangkut perlindungan terhadap pulau dengan luas kurang dari 2.000 km2.

Baca juga:  Ini Kunci untuk Memperoleh Pemulihan

3. Usaha pertambangan ini dirasakan tidak sejalan dengan misi pembangunan Kab. Kepulauan Sangihe yang bertumpu pada pertanian, perikanan dan pariwisata. Selain itu, proses Amdal yang ditempuh sebagai dasar pemberian izin oleh Kementerian ESDM dinilai tidak mengindahkan suara dan keberatan Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe dan masyarakat setempat.

Demikian surat PGI ke Presiden RI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, yang dikirim Humas PGI, Philip Situmorang, pada 18 Desember 2021, kepada media ini. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here