PGLII Tanggapi Hasil TGPF Pemerintah RI dan Komnas HAM RI Kematian Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th

0
Ilustrasi : (Alm) Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah untuk mencari titik terang peristiwa penembakan di Intan Jaya, Papua, atas penembakan tokoh masyarakat suku Moni, pendeta dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th, telah selesai melakukan tugasnya.

(Alm) Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th, tokoh masyarakat suku Moni, Papua yang menjadi korban penembakan. (Sumber : kontras.org)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Prof. Mahfud MD, membacakan gasil TGPF, dimana adanya dugaan keterlibatan aparat dalam kematian Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th.

“Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga,”demikian Mahfud MD, membacakan hasil investigasi TGPF, Rabu (21/10/2020).

Mahfud MD menjelaskan hasil pengumpulan data dan informasi dari TGPF untuk membuat terang sebuah peristiwa, bukan untuk kepentingan pembuktian hukum karena merupakan ranah aparat penegak hukum.

“Untuk selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara,” kata Mahfud.

“Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu dan untuk itu pemerintah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal prosesnya lebih lanjut,”terangnya.

Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) menyimak dan mencermati hasil laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibacakan Menkopolhukam Prof.Dr.Mahfud MD pada 21 Oktober 2020, dan keterangan pers Komnas HAM, No: 046/Humas/KH/XI/2020, serta mendengar dengan seksama pikiran-pikiran pihak terkait perihal kejadian tewasnya Pdt. Yeremia Zanambani, Pengurus Pusat PGLII menyatakan hal-hal sebagai berikut,

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Prof. Mahfud MD, membacakan gasil TGPF. (Sumber : kompas.tv)

Pertama, menyatakan apresiasi yang tinggi atas kesediaan pemerintah, dalam hal ini Bapak H. Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang mengakomodasi permintaan bagi pembentukan TGPF, serta apresiasi yang sama tingginya bagi TGPF untuk kerja kerasnya di lapangan.

Baca juga:  Mukjizat Tuhan Menyelamatkan Nyawa Ros dari Kecelakaan Maut

Kedua, menyatakan penyesalan atas kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia berupa tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana penghilangan nyawa orang secara melawan hukum, yang seturut laporan TGPF diduga keras dilakukan oleh oknum militer atas Pendeta Yeremia Zanambani.

Ketiga, menilai bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap korban sungguh menabrak nilai-nilai Pancasila, hal mana sepatutnya diejawantahkan oleh setiap warga Indonesia termasuk aparat hukum. Pelanggaran terhadap hal ini justru menjadi bagian integral dari rantai penyebab (kausalitas) segala bentuk konflik dan problematika sosial di Papua

Keempat, mendorong pihak berwenang untuk dalam segala keadaan mengedepankan prinsip kepatuhan atas hukum berdasar azas praduga tak bersalah serta hukum acara. Kepatuhan atas hukum positif lah yang akan menjadi sumber tertib sosial yang kita inginkan dan usahakan bersama sebagai bangsa.

Baca juga:  Jalan Malioboro : Para Pedagang Berjuang ditengah pandemi

Kelima, mengharapkan agar segala pihak terkait menyadari arti penting kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh agama, dalam hal ini khususnya tokoh gereja sebagai pilar historis-sosiologis masyarakat Papua yang tak terbantahkan. Penghormatan dimaksud akan tampak dalam dilibatkannya tokoh-tokoh diatas dalam segala kebijakan maupun tindakan yang akan diambil oleh pihak berwenang. Pelibatan ini akan menghasilkan cara pandang yang utuh dan berimbang, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat menjadi etis, efektif dan suportif secara sosial.

Keenam, mengharapkan agar kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan atas Pendeta Yeremia Zanambani, dan atau pihak-pihak terkait lainnya, untuk segera diproses secara hukum, dan mendapat nestapa secara semestinya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun sepanjang relevan undang-undang khusus, yakni KUHP Pidana Militer, agar dengan demikian kepastian hukum dapat ditegakkan, dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

Ketujuh, mengharapkan agar pemerintah melakukan pendekatan simpatik berkelanjutan serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di TKP, agar muncul kembali rasa aman, percaya dan damai sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan seperti sedia kala.

Kedelapan, mengharapkan agar warga Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Papua sebagai lembaga asal almarhum Pendeta Yeremia Zanambani, serta warga Papua pada umumnya untuk tetap berdoa bagi daerahnya, agar keamanan, kesejahteraan dan kemajuan tetap dapat berjalan dengan bertumpu pada persaudaraan, keadilan dan rule of law.

Demikian siaran pers PGLII yang dikeluarkan, pada 3 November 2020, yang ditandatangani, Ketua Umum Pdt. Dr. Ronny Mandang, M.Th. dan Sekretaris Umum Pdt. Tommy Lengkong, M.Th. (Vifa5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here