Piagam Tebing Tinggi, Bentuk Toleransi Masyarakat Tebing Tinggi

0
Piagam Tebing Tinggi yang telah ditandatangani oleh para tokoh agama. (Foto: Istimewa)

Gereja Santo Yusuf yang terletak di Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjab Barat, Sumatera Utara pembangunannya sempat terhenti karena adanya upaya penyegelan dan ancaman pembongkaran dari masyarakat. Kurang lebih setahun berlalu, akhirnya pembangunan gereja bisa kembali dilanjutkan lewat Piagam Tebing Tinggi. 

“Piagam Tebing Tinggi ini berisikan kesepakatan untuk merawat kebhinnekaan, menjaga toleransi beragama, menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan dan memelihara kerukunan antar umat beragama serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Kapolres Tanab Barat, AKBP Guntur Saputro, Selasa (2/2/2021). 

Piagam Tebing Tinggi bisa muncul berkat mediasi yang dilakukan para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Tanjab Barat. Selanjutnya para tokoh agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu mendandatangani kesepakatan yang disebut dengan Piagam Tebing Tinggi. 

“Alhamdulillah, hari ini atas kesadaran tolerani dan kebersamaan demi keutuhan NKRI terwujud kesepakatan pembangunannya dilanjutkan,” kata AKBP Guntur seraya berharap Piagam Tebing Tinggi bisa mengulang sejarah Piagam Madinah di Tanjab Barat. 

BACA JUGA  Komjen Pol Dharma Pongrekun: Kembali ke Gambar Allah

Pihak Gereja Katolik Santo Yusuf pun mengucapkan terima kasih kepada pihak berwajib karena sudah membantu hingga bisa mencapai kesepakatan bersama sehingga bisa meneruskan pembangunan gereja.   

Yustinus Vena Handono, Ketua Pastoral Paroki Santa Teresia Jambi mengaku pihaknya siap menerima masukan atau kritikan jika ada bangunan yang menyalahi IMB. “Kalau soal bangunan gereja yang harus sesuai IMB, kami siap untuk dikoreksi. Karena melanjutkan pembangunan gereja tersebut merupakan permohonan utama kami,” kata Yustinus.   

Yustinus berjanji gereja akan segera membongkar bangunan gereja lama dan membongkar bangunan gereja baru yang dianggap melanggar IMB.  

Awal mula persoalan 

BACA JUGA  Paus Fransiskus Pimpin Misa 500 Tahun Masuknya Ajaran Kristen di Filipina

Mengutip dari kompas.com, H As’ad seorang tokoh masyarakat menilai persoalan muncul saat gereja mulai membangun bangunan yang berbeda dari izin yang diajukan kepada masyarakat sekitar. Hal ini membuat seakan-akan akan ada 2 bangunan gereja. Hal ini membuat masyarakat khawatir dengan pembangunan gereja yang sangat besar padahal masih ada bangunan yang lama. 

Namun, H As’ad mengungkapkan meskipun begitu umat Katolik tetap bisa beribadah secara aman selama 1 tahun belakangan ini. Hanya saja yang dipermasalahkan memang soal pembangunan gedung saja. 

Ketika persoalan ini muncul, pemerintah pun cepat mengambil tindakan untuk menyegel bangunan karena dianggap melanggar IMB. 

Selanjutnya dilakukan komunikasi dan mediasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembangunan (gedung) gereja baru bisa berlanjut dengan ukuran 15×30 meter. Kemudian bangunan gereja yang lama dibongkar. (dbs) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here