Pimpinan Gereja Sumut : Tinjau Ulang Produk Hukum Tentang Penodaan Agama

0
Pimpinan gereja sumut
Pimpinan Gereja di Sumut yang terdiri dari Ephorus HKBP, Ephorus GKPS, Ephorus HKI, Bishop GKPI dan Sekum Moderamen GBKP

Pematang Siantar – Dalam minggu hari ini ramai soal berita 4 tenaga kesehatan (nakes) laki-laki yang dituntut karena melakukan pemulasaran jenazah perempuan. Kejadian di RSUD Djasarmen Saragih ini terjadi pada 20 September 2020, namun baru viral baru-baru ini.

Pemulasaran terjadi karena jenazah terkonfirmasi Covid-19 sehingga harus segera dimakamkan. Dan tindakan keempat nakes tersebut dilakukan dengan alasan ketiadaan nakes perempuan untuk pemulasaran jenazah.

Usai sempat bergulir kasusnya, tanggal 24 Februari 2021 Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

Para pimpinan gereja di Sumatera Utara (Sumut) merasa prihatin dengan kejadian yang dialami 4 nakes tersebut. Untuk itu para pimpinan yang terdiri dari Ephorus HKBP, Ephorus GKPS, Ephorus HKI, Bishop GKPI dan Sekum Moderamen GBKP meminta pemerintah meninjau ulang produk hukum tentang penodaan agama.

Baca juga:  Runner Up 4 Putri Pariwisata Indonesia 2020: Take The Chance, Lebih Baik Gagal Mencoba Daripada Tidak Sama Sekali

“Kami mengimbau Pemerintah, DPR/DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga negara/pemerintahan lainnya, baik di pusat maupun di daerah untuk meninjau ulang produk hukum terkait penodaan agama yang sangat diskriminatif dan sarat dengan pasal-pasal karet baik melalui legislative review, judicial review, ataupun hal-hal lain sesuai hukum yang berlaku baik untuk norma maupun pelaksanaan/enforcement dari produk hukum tersebut dengan prinsip yang berkeadilan dan restorative justice untuk membawa kedamaian di masyarakat,” isi surat pernyataan yang diterima Vifamedia, Jumat (26/2/2021).

Para pimpinan gereja di Sumut ini juga mengajak semua komponen masyarakat di Pematangsiantar untuk sama-sama menjaga kehidupan sosial yang toleran. “Saling menghargai, dan kondusif; membuka ruang dialog; secara khusus di Kota Pematang Siantar yang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.”

Di sisi lain, para Pimpinan Gereja di Sumut mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. “Kami percaya hal ini didasari oleh semangat dari para aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya secara adil, profesional, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak lain. Tindakan mereka sejalan dengan semangat penegakan hukum Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengedepankan pendekatan restorative justice dan membawa kedamaian dalam masyarakat.”

Baca juga:  Masih Dalam Tahap Uji Coba, Taman Safari Indonesia Dibuka 15 Juni 2020

Lebih jauh, para Pimpinan Gereja di Sumut turut mendukung, mendoakan para tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai dengan kode etik.

Diakhir, masyarakat diajak dapat berkerja dengan pemerintah agar masalah ini dapat segera selesai demi terciptanya hubungan sosial yang baik dan harmonis. “Mari berdoa agar Tuhan Allah memberkati usaha-usaha kesehatian anak-anak bangsa menghadapi tantangan nyata yang kita hadapi sebagai bangsa.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here