Presiden Jokowi Teken PP Hukuman Kebiri Ditanggapi Pimpinan Gereja

0
Ilustrasi kekerasan seksual. Jangan biarkan predator seksual berkeliaran

Jakarta –  Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mewarnai pemberitaan berbagai media di Indonesia. Hukuman yang tercantum dalam KUHP dan UU Perlidungan Anak tidak juga mampu mengurangi terjadinya kasus kejahatan seksual.

Berbagai diskusi dilakukan untuk mencari hukuman yang tepat, dan untuk dapat membuat orang “jera” atau takut. Akhirnya pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). pada 7 Desember 2021, meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak.

Seorang ibu, yang juga Ketua Umum,  Perkumpulan Gerakan Pantekostas Indonesia Pembaharuan (PGPIP), Pdt. DR. Sherlina Kawilarang, berkata apa yang telah diputuskan pemerintah tentu sudah melihat pentingnya perlindungan  terhadap anak yang adalah masa depan bangsa.

Baca juga:  Menikmati Lezatnya Babi Panggang Nangin Milala

“Saya mendukung peraturan ini dilihat dari pentingnya perlindungan terhadap anak yang adalah masa depan bangsa. Selain itu Indonesia bukan negara pertama yang sudah melakukan dan menerapkannya, terlepas dari ada pro dan kontra, yang memang selalu ada di setiap keputusan. Namun hasil fakta menekan angka pemerkosaan, predator anak, itu nyata. seperti di beberapa negara dilaporkan dengan adanya hukuman yang tegas mampu menurunkan tingkat kejahatan seksual. Memang tidak bisa hilang 100 %, tapi berhasil menekan drastis dan tidak terulang kembali secara berulang,”paparnya.

Sherlina Kawilarang, bahkan melihat hukuman kepada predator seks jangan dihentikan pada hukuman kebiri tetapi juga harus wajib lapor. “Wajib lapor untuk antisipasi rasa ego, sakit hati, dendam karena merasa dipermalukan. Dasarnya karena pelaku saja tidak mau memikirkan nasib masa depan anak yang dirusak, maka perlu dihentikan/dipaksa hentikan. dan perlu diumumkan luas, sehingga akan selalu terbersit pikir sebelum bertindak. Bila melakukan kekerasan seksual, berarti pelaku sakit mental dan jiwanya, maka perlu dihentikan, dan hukuman ini pantas,”tegasnya.

Baca juga:  Wakil PGI Ikut Divaksinasi Tahap ke 2, Bentuk Dukungan PGI

Sherlina Kawilarang juga meminta pemerintah untuk melakukan penghukuman kebiri supaya dilakukan oleh orang – orang yang yang memiliki keahlian dibidangnya dan mempertimbangkan pada janji, jiwa dan semangat profesionalisme keahlian. Juga tentu mempertimbangkan hak asasi manusia.

“Saya sangat setuju hukuman dilaksanakan kepada pelaku kekerasan seksual. Tapi dari sudut pandang seorang ibu, tentu berpikir  untuk bagaimana perlindungan, pemulihan dan pendampingan akan korban, dan keluarga korban, termasuk keluarga pelaku. Bisa jadi keluarga pelaku juga tersakiti, menjadi korban (memikirkan pelaku yang menjadi predator seksual) dari apa yang sudah diperbuat pelaku,”paparnya dan meminta perhatian serius, demi memutus rantai penyakitan yang bisa merusak penerus masa depan bangsa.

Seorang pengusaha perhotelan bintang 4 ternama di Indonesia, yang akrab disapa, Henny berkata sekalian meminta supaya hukuman kebiri ini juga diberlakukan buat para teroris, tidak hanya di masukkan dalam sel. “Aku lebi setuju, TERORIS juga dihukum kebiri. Kadang, penerapannya takut salah, kalau Joko Widodo nya bagus, tapi yang di bawah – bawah takutnya salah kaprah,”tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here