Sekjen MUKI : Apakah Komjen Listyo Sigit, Berani Mengungkap Kasus – Kasus yang Belum Terungkap?

0
Ilustrasi : Komjen Listyo Sigit Prabowo, saat berada di DPR - RI (Foto : Dok. Tempo.co)

Jakarta – Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo tinggal menunggu pelantikan yang akan dilakukan Presiden, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), langsung dapat memimpin Korps Bhayangkara.

Sambil menunggu pelantikan, Sekretaris Umum, Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Drs. Mawardin Zega, M.Th, berkata, terpilihanya Komjen Listyo Sigit Prabowo, telah melewati seleksi ketat, dengan tahapan prosedur untuk menjadi Kepala Kepolisian (Kapolri). 

Drs. Mawardin Zega

“Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan kebetulan Komjen Listyo Sigit Prabowo memenuhi persyaratan untuk itu sehingga terpilih,”katanya.

Drs. Mawardin Zega, meminta kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo, sering disapa, Komjen Listyo Sigit, dapat menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum,  serta jaminan dilakukan secara adil. “Kesan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang selama ini terlihat samar, kiranya dapat dibenahi,”pintanya.

Baca juga:  Umat Kristen Jangan Seperti "Kaum Farisi"

“Banyak kasus yang belum terungkap dan itu menjadi catatan kelam, diantaranya, Pdt. Yeremia Zanambani yang ditembak di Kampung Hitadipa, Intan Jaya, Papua, apakah Komjen Listyo Sigit, memiliki keberanian untuk mengungkapkannya tentu sangat tergantung dari kemauan dirinya sebagai pimpinan Polri. Kalau tidak, bisa dianggap sama saja dengan Kapolri lain yang sebelumnya,”tegas Drs. Mawardin Zega. 

Sekjen MUKI ini senang ketika Komjen Listyo Sigit, meminta anggota Polri untuk mengaji. Sebab dengan taat pada agama maka akan memberi dampak pada kehidupan penegakkan hukum. 

Baca juga:  GAMKI Terlibat dalam Kisruh Partai Demokrat?

“Hanya harus dikasih batas, tidak boleh ada pemaksaan. Juga bagi anggota Polri yang berbeda keyakinan tidak harus wajib,”paparnya.

Diakhir, Drs. Mawardin Zega, mengapresiasi kepada DPR – RI yang telah menyetujui Komjen Listyo Sigit, yang diusulkan presiden Jokowi, tanpa melihat latarbelakang agama—semua warga negara memiliki hak yang sama, selama memiliki kompetensi.

“Tidak perlu dibicarakan agamanya. Sebab hal itu bukan yang terpenting, yang terpenting memiliki rekam jejak yang baik dan kemampuan. Jadi tidak ada hubungannya antara agama yang dianut dengan jabatan yang diemban,”terangnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here