Setara Institute : SKB 3 Menteri Langkah untuk Menghapus Praktik Diskriminasi

0
SKB 3 Menteri
SKB 3 Menteri

Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan SKB 3 Menteri dapat menjadi langkah yang baik untuk menghapus praktik intoleransi dan diskriminasi atas nama agama dalam bidang pendidikan. 

“Berharap SKB ini bisa menjadi virus yang baik,” kata Ismail kepada Vifamedia melalui pesan suara WhatsApp, Kamis (4/2/2021).

Menurut Ismail, SKB ini disebut sebuah bentuk kemajuan dalam hal toleransi di bidang pendidikan karena dalam SKB tersebut secara tegas dinyatakan para kepala sekolah maupun pemerintah daerah harus memberikan kebebasan kepada siswa berdasarkan agama dan keyakinannya. 

“Bahkan ini juga (berlaku) bagi yang beragama Islam. Dia bisa menentukan apakah dia mau pakai jilbab atau tidak karena di Islam juga ada berbeda pandangan soal itu,” jelasnya. 

Baca juga:  10 Kota Paling Toleran Versi Setara Institute, Salah Satunya ada di Jawa Tengah

Ismail memandang SKB 3 Menteri ini adalah cara pemerintah untuk mendisiplinkan semua pihak agar patuh pada seluruh prinsip-prinsip bernegara. “Ini bukan soal memenuhi aspirasi kelompok manapun, tapi yang sudah dilakukan pemerintah pusat adalah mengembalikan prinsip kemajemukan yang dalam beberapa tahun ini terkikis oleh politik penyeragaman atas nama agama,” katanya. 

Ismail yakin SKB ini akan dipatuhi pemegang kebijakan di daerah. Tugas yang perlu dilakukan semua pihak adalah memastikan pemerintah daerah mematuhi apa yang sudah diputuskan oleh pusat. Kalaupun ada satu pemerintah daerah yang melanggarnya maka akan ada sanksi administratif sekaligus sanski politik. “Ketika ada pemerintah daerah yang memprakarsai praktik intoleransi maka tentu dia tidak akan memperoleh dukungan dari publik,” jelasnya. 

Baca juga:  PGI Dukung SKB 3 Menteri

Sebelumnya pada, Rabu (3/2/2021) pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

SKB yang terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Salah satu poin dalam SKB tersebut, melarang Pemda atau sekolah mengkhususkan seragam dan atribut dengan keagamaan tertentu. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here