SMK N 2 Padang Diminta Diberikan Sanski Sesuai UU Perlindungan Anak, UU HAM dan UU Pendidikan

0
Mendikbud Nadiem Makarim gambar diambil dari video

Jakarta – Dunia Pendidikan di Indonesia dikagetkan dengan video Elianu Hia, orang tua salah satu siswi SMK Negeri 2 Padang. Video yang di posting, Kamis (21/1/2021), di akun Facebook, Elianu Hia. Isi videonya, Elianu dipanggil menghadap pihak sekolah karena anaknya (menolak) mengenakan jilbab sebagaimana diwajibkan dalam peraturan sekolah. 

Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah menuai tanggapan dari masyarakat, luas, diantaranya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menyebut mewajibkan pihak SMKN 2 Padang terhadap siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi melanggar hak-hak anak.

Apalagi kata Retno sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah yang memiliki siswa beragam dan majemuk. Sudah seharusnya sekolah negeri menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

“Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, Begitupun, memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM,”Tegasnya.

Baca juga:  Sulawesi Utara “ZONA MERAH”

Untuk memberikan efek jera, Retno mendesak semua yang terlibat di SMKN 2 Padang untuk diberikan sanksi sesuai aturan Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 

Bahkan, Retno melihat, pihak sekolah bisa dijerat karena melanggar UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No 39/1999 tentang HAM.

Sedangkan Wakil Ketua Umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, melihat hal yang positif di balik SMKN 2 Padang mewajibkan siswi mengenakan hijab. Dalam hal ini supaya ada keseragaman. Tetapi tidak harus memaksakan kepada siswi yang nonmuslim—bila ada sejumlah murid yang tidak beragama Islam ikut memakai jilbab, tidak berdasarkan paksaan, tentu tidak menjadi persoalan.

Video yang menjadi viral itu, juga ditanggapi Menko Polhukam, Mafud MD, di Twitter nya, menjelaskan di mana pada tahun 70 an, ada larangan anak-anak memakai jilbab. Saat itu langsung mendapatkan protes. 

Baca juga:  Pdt. SAE Nababan “Dilepas” PGI dari Grha Oikumene

Lewat perjuangan dari Ormas – ormas, seperti NU dan Muhammadiyah, akhirnya siswi diperkenankan mengenakan jilbab dan menggunakan busana muslim. Untuk itu, Mafud MD, meminta situasi itu tidak boleh dibalik dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.

Sedangkan pernyataan tegas datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yang meminta pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya.

“Pasal 3 ayat 4 Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing,”demikian yang dikatakan Mendikbud, di video yang viral dan dibagikan lewat media sosial.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here