Terkait Hibah Lahan GKI Yasmin, YLBHI Siap Dampingi untuk Ajukan Gugatan

0
Sejumlah jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi melakukan ibadah Misa Natal di Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta, 25 Desember 2019. (Foto: Tempo/Muhammad Hidayat)

Jakarta – Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging kecewa dengan langkah yang diambil Wali Kota Bogor, Bima Arya yang menghibahkan lahan untuk GKI Yasmin.

Bona menjelaskan penyelesaian GKI Yasmin bisa dilakukan melalui implementasi dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 dan rekomendasi Ombudsman RI tentang GKI Yasmin tahun 2011.

Dalam konfrensi pers yang diadakan pihak GKI Yasmin di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (15/6/2021), pihak YLBHI menyatakan Pemkot Bogor berpotensi melanggar hukum dalam menyelesaikan kasus GKI Yasmin. 

YLBHI siap mendampingi GKI Yasmin bila ingin mengajukan gugatan. “YLBHI dan LBH Jakarta tentu akan mempertimbangkan kalau memang korban menyampaikan kesediaannya dan kesiapannya. Kita akan siapakan juga gugatan kembali,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur yang saat itu hadir secara daring.

Baca juga:  Melihat Janji Pdt. Dr. Frans Pantan untuk STT Bethel Indonesia

Isnur menjelaskan, berpotensi melanggar hukum karena Pemkot Bogor tidak menghormati hasil Putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman RI tahun 2011 tentang sengketa GKI Yasmin.

“Kami sedang merancang gugatan kembali dan kemarin sudah menyiapkan legal opinion dan dari temuan-temuan kami, ini kuat sekali dugaan kuat melanggar hukum ya. Melanggar perintah pengadilan, melanggar rekomendasi Ombudsman,” ungkapnya.

Di sisi lain, Isnur meminta Presiden Jokowi, Mendagri dan Menag untuk melihat keputusan yang diambil Bima Arya secara jernih. Juga melihat secara keseluruhan peristiwa yang dialami GKI Yasmin sejak awal. 

Baca juga:  Rayakan ThanksGiving 2020: Menjadi Trend untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan Keluarga.

“Saya harap Pak Presiden dan Pak Menteri Agama, serta Mendagri sebagai atasan dari wali kota, memperingatkan wali kota untuk menghormati hukum, menghormati putusan pengadilan dan melaksanakan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang tadi,” pintanya.

Menurut Isnur, cara yang dipakai Bima Arya merelokasi GKI Yasmin adalah tindakan yang tidak mengindahkan suara dari jemaat gereja terkait.

“Yang terjadi ini adalah narasi kekuasaan, narasi bagaimana wali kota mengabaikan semua itu dan mencari jalan lain untuk, jadi saya khawatir ini gengsi-gengsian gitu. Gengsi wali kota yang tidak mau mendemgarkan korban,” kata Isnur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here