Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Sumut, Perempuan Gereja Desak Pengesahan RUU PKS

0
Kekerasan seksual terhadap perempuan
Stop kekerasan seksual terhadap perempuan

Sumut – Tingginya kasus kekerasan seksual di Sumatera Utara (Sumut), perempuan gereja di Sumut mendesak pemerintah segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sekaligus para perempuan gereja di Sumut ini juga mendorong gereja membuat Code of Counduct (CoC) tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan gereja sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja.

Hal tersebut terungkap dalam webinar yang diselenggarakan Peruati Tanoh Simalungun, Peruati Pasti Sumut, PWKI dan Seksi Inang Sinode GKPS serta didukung oleh United Evangelical Mission Region Asia, dalam rangka Hari Perempuan Internasional, Selasa-Rabu (9-10/3/2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, Hormauli Purba mengatakan setiap bulan mereka menerima rata-rata 2 aduan kasus kekerasan seksual. Adapun korbannya anak dan remaja putri, sedangkan pelakunya berasal dari orang terdekat.

Baca juga:  Pengaruh Media Kristen Online Di Lingkungan Umat Kristiani Indonesia

Komnas HAM Veryanto Sitohang menekankan pentingnya kampanye penghapusan kekerasan seskual. Sebab dari pangalamannya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang RUU PKS sehingga dan masih banyak yang memilih diam dibanding bisa mengalami kasus kekerasan seksual.

Ephorus BNKP, Pdt Tuhoni Telaumbanua menjelaskan gereja melalui WCC, UEM, CCA dan LWF sudah lama menyuarakan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Semetara itu, Sinode BNKP sendiri telah memiliki kebijakan terhadap pelaku kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban di lingkungan gereja BNKP.

Baca juga:  GBI Victorious Family Usai Rapid Antigen "Siap Melayani"

Sementara itu, Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom mengatakan bahwa lingkungan gereja juga memiliki potensi untuk menjadi tempat melakukan kekerasan seksual. Untuk itu gereja memiliki peran untuk mengkampanyekan menghentikan kekerasan seksual ini. “Misalnya melalui pendidikan sejak dini, membuat pedoman pencegahan kekerasan seksual saat konseling, melalui katekisasi tentang hal ini yang tujuannya untuk menjernihkan pikiran,” katanya.

Untuk diketahui, informasi dari anggota DPR RI Diah Pitaloka, RUU PKS telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Namun harus berjuang lebih keras lagi dengan adanya upaya penolakan terhadap RUU ini terutama di ruang publik terutama pertarungan opini yang dihadapkan dengan perspektif agama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here