Tokoh Papua Minta Sebelum Berakhir Jabatan Jokowi Sudah Ada Pemekaran di Papua

0
ILustrasi : Frans Ansanay meminta Jokowi mekarkan Papua (Foto : Ist/google)

Jakarta – Rabu (06/01/2021) Pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di bakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hanya dua hari kemudian, Sabtu (09/01/2021), telah terjadi pembakaran infrastruktur telekomunikasi yang termasuk dalam jaringan Palapa Ring Timur di Kabupaten Puncak, Jaya. Setelah itu, Senin (11/01/2021), ada demo menolak  Otsus. Masalah di Papua seakan tidak pernah selesai.  

Tokoh Papua, yang juga terus mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi di Papua, Frans Ansanay, mengatakan pemerintah jangan lihat masalah Papua hanya di permukaan, kasus per kasus yang terjadi. Tetapi harus dilihat setiap kasus yang terjadi memiliki hubungan yang erat. 

Frans Ansanay meminta pemerintah harus hadir dalam persoalan Papua untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan mengedepankan pengamanan yang kondusif, supaya dapat mendorong pembangunan di Papua. 

Ilustrasi : Frans Ansanay waktu itu bersama – sama para tokoh Papua (foto : Ist/google)

“Salah satunya cara untuk semua berjalan dengan baik, maka pemerintah harus segera hadir dan mengesekusi berbagai program pemerintah, diantarantanya menyelesaikan trans Papua dan perintisan transportasi penerbangan (landasan) untuk di wilayah pegunungan Papua. Untuk wilayah pantai maka yang harus segera diselesaikan selain trans Papua, maka fasilitas transportasi air harus disediakan dengan memadai (sesuai) kebutuhan masyarakat,”pintanya.

Untuk bisa merealisasikan hal itu, Frans Ansanay mengingatkan pemerintah tidak perlu bermain hanya dengan ide dan isu ataupun opini, yang memperlihatkan seolah – olah serius. Masyarakat sudah pintar untuk menilai, untuk itu pemerintah segera eksekusi, termasuk soal akan adanya pemekaran. 

BACA JUGA  Pdt. Kiki Tjahjadi : Merayakan Imlek Tahun ini, Harus tetap mengikuti Protocol Kesehatan Pemerintah

“Bagi saya Jakarta harus bersikap konsisten, segera mengeksekusi, tidak perlu takut atau kuatir Papua merdeka. Omong kosong, tidak akan ada Papua merdeka karena Papua wilayah sah dari NKRI,”

Frans Ansanay menegaskan, kalau pemerintah mau lakukan pemekaran, silahkan, tidak perlu bicara tidak dan ada moratorium lagi. Segera wujudkan pemekaran Papua kalau memang itu ada dalam keinginan Jakarta. Untuk mengeksekusi adanya pemekaran di Papua, sangat simple, presiden tinggal keluarkan Perpu. 

“Pemekaran sulit terealisasi, alasannya karena penduduknya sedikit, itu hal yang kedua, itu masih bisa kita debat juga. Memang masyarakatnya sedikit tetapi semua tahu geografisnya begitu luas dan sulit untuk dijangkaua. Jadi pemekaran provinsi Papua itu wajib dan tidak perlu didebatkan,”tegasnya. 

“Saya tim sukses periode pertama dan kedua, Jokowi tanpa meminta jatah posisi atau apapun, karena saya butuh masalah Papua ditangani secara cepat. Kalau lambat seperti sekarang ini, maka Jokowi sedang mengatur untuk meninggalkan PR yang besar kepada pemerintah (presiden) berikutnya,”tuturnya. 

BACA JUGA  GMIT Tahbiskan 22 Vikaris dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Frans Ansanay menganalisa, selain menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dengan pemekaran, harus ada kepastian hukum. Maksudnya siapapun yang korupsi di Papua harus ditangkap, KKB harus diselesaikan dengan pendekatan hukum. 

Kembali Frans Ansanay berkata, Pemekaran Papua itu solusi terbaik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua. Pemekaran itu wajib untuk menepis semua isu bahwa Jokowi tidak melakukan pembangunan di Papua. 

“Saya itu kuatir akan ada yang bertanya, Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia sudah buat apa di Papua. Soal jalan trans, itu sudah dipelopori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Soal pemekaran adanya Papua Barat, itu Megawati yang eksekusi,”.

Kata Frans Ansanay, kalaupun ada pembelaan bahwa Jokowi sudah melakukan pembangunan di Papua, pasti yang akan dikatakan jembatan merah yang menghubungkan Kota Jayapura ke perbatasan Indonesia Indonesia PNG dengan waktu yang singkat dan juga Kabupaten Keerom. 

“Kalau soal jembatan itu bukan masalah Papua seluruhnya tetapi masalah Jayapura. Kalau memang Jokowi mau meninggalkan jejak pembangunan di Papua, seperti yang telah dilakukan Megawati (Pemekaran) dan SBY (Perintisan trans Papua) maka Jokowi harus segera memekarkan Papua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here