Vaksinasi Cara Pemerintah Lindungi Rakyatnya

0

Jakarta – Vaksinasi Massal Indonesia telah dimulai pada Rabu (13/01/21) lalu. Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama di vaksin bersama dengan beberapa element masyarakat seperti tokoh pemerintah, tokoh agama hingga publik figur. Vaksinasi massal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang melanda Indonesia.

Pemerintah Indonesia berharap program vaksin ini mampu menjadi jalan keluar dari masalah global yang dihadapi hamper satu tahun belakangan ini.

Dr. John N Palinggi, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia (DPP ARDIN) mengapresiasi langkah pemerintah dalam vaksinasi massal ini. Sebab vaskinasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari penyakit Covid-19. Mendapatkan vaksin sesuatu yang tidak gampang karena dunia menghadapi masalah yang sama, banyak negara membutuhkan.

“Saya melihat pemerintah dengan segala daya, upaya yang penuh keterbatasan, termasuk keterbatasan keuangan tapi ingin melindungi rakyatnya, berusaha menghadirkan vaksin”, tandasnya.

John demikian ia akrab disapa, menambahkan program vaksin ini tentunya akan berdampak pada perekonomian bangsa ini, masyarakat menjadi sehat dan dapat produktif.

Meski vaksin sudah ada, John mengingatkan, kesuksesan bangsa Indonesia keluar dari pandemic Covid-19 ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak hanya pemerintah. Butuh kedisiplinan dan kesadaran yang tinggi dari seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protocol Kesehatan ketat.

“Semua warga negara apalagi tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama dll, orang-orang yang harus memberi teladan di bangsa ini, termasuk rakyat harus semuanya memiliki kesadaran yang tinggi. Kalau itu terjadi, pandemi ini dapat dilewati,”pesannya.

Baca juga:  Wajib Jaga Kesehatan, GBI Victorious Family Rapid Tes Antigen untuk Karyawan

Seperti diketahui, pemerintah dengan segala daya dan upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 ini dengan menyiapkan aturan dan perangkat hukum bagi pelanggar protokol Kesehatan, maka dari itu masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Lemahnya kesadaran masyarakat akan protokol Kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk terus melakukan sosialiasi pencegahannya.

“Bentuk hukum yang sudah disiapkan pemerintah itu tujuannya untuk mendidik masyarakat untuk disiplin dan juga dalam rangka sosialisasi pelaksanaan vaksin ataupun langkah-langkah pencegahan ataupun pengobatan pandemi Covid-19 itu perlu ada aturan perlu ada hukum yang mengatur”, tegasnya.

“Juru bicara Covid-19 lebih banyak berbicara tentang masalah jumlah yang sakit jumlah yang sembuh, dll. Mestinya juga harus mensosialisasikan produk hukum bagi yang melanggar protokol Kesehatan. Kalau itu terus disosialisasikan maka rakyat akan secara sadar dan tulusmengikuti aturan, bukan terpaksa,” terangnya.

John lebih jauh berkata, seperti sudah diketahui, total sudah lebih dari 600 Triliun Rupiah, dana yang yang telah digelontorkan pemerintah untuk biaya penanganan dampak Covid-19. Tapi masih saja ada orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri.

“Bangsa ini akan hancur luluh dan bisa berkeping-keping kalau perilaku cacat etika karakter mencuri dan korupsi itu diteruskan terus menerus. Tidak jelas lagi mana tokoh masyarakat, tokoh politik, orang-orang terhormat semua sudah ada yang melakukan korupsi dan terang – menderang. Miris!”tuturnya.

Baca juga:  Kaum Wanita GBI Victorious Family Gelar Acara Natal Secara Daring

John Palinggi melihat terus berulangnya tindakan perilaku cacat etika dan karakter mencuri uang rakyat ini dikarenakan tidak ada instrumen hukum yang membuat jerah untuk menindak para pelaku. Contohnya, uang yang dikorupsi, besar – kecil hukumannya sama, tidak menimbulkanefek jerah bagi pelanggar.

Untuk itu, John mengusulkan kepada pemerintah agar instrument hukum ini dipertegas, dengan hukuman minimum waktu tahanan sesuai jumlah kerugian negara. “Korupsi 10 Miliar minimum 10 tahun penjara, korupsi 20 miliar minimum 20 tahun penjara, korupsi 30 miliard minimum 30 tahun penjara selebihnya hukum seumur hidup. Untuk mendatangkan efek jerah, pihak keluarga apabila terlibat, harus mendapat hukuman serupa dengan pelaku,”usulnya.

Usulnya itu, kata John, karena aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, menginginkan hidup di bangsa yang bebas dan bersih dari korupsi.

Bersamaan dengan itu, John sangat prihatin, kecewa mendengar disalah satu kementrian, uang untuk rakyat di korupsi.
“Kedurhakaan, kebiadapan, hukum karma, tidak panjang umur, sengsara turunan, kita kena kalau orang (rakyat) susah dibikin lebih susah,” katanya sembari mengingatkan kepada siapapun yang menjadi pelaku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here