Wahid Institute : SKB 3 Menteri Adalah Penegasan dari UU HAM, UU Sisdiknas dan UU Pemerintahan Daerah

0
SKB 3 Menteri
SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah dikeluarkan pada Rabu (3/2/2021)

Beberapa waktu lalu di Padang sempat viral soal berita tentang sebuah video adu argumen antara Elianu, orang tua siswi dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang. Dalam video tersebut Elianu dipanggil pihak sekolah karena anaknya menolak memakai jilbab seperti yang diatur dalam peraturan sekolah. 

Kurang lebih satu bulan setelah video tersebut viral, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Rabu (3/2/2021).  

SKB yang terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

“Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut,” isi salinan SKB 3 Menteri yang dilihat Kamis (4/2/2021). 

Nadiem menjelaskan SKB 3 Menteri hanya berlaku bagi sekolah negeri bukan swasta.“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakup SKB 3 menteri ini mengatur sekolah negeri,” ungkap Nadiem. 

Baca juga:  Pengaruh Gadget Pada Anak dan Dewasa Sama-Sama Berbahaya

Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan SKB 3 Menteri ini adalah penegasan dari aturan yang sudah ada sebelumnya. Penegasan yang dimaksud adalah aturan yang tertuang dari 12 perundang-undangan seperti UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga berbagai peraturan pemerintah. 

“Ini triggernya adalah kasus di Padang beberapa waktu lalu. Sebelumnya dalam UU sudah diatur soal aturan kekhususan seragam sekolah dan ini sebagai penegasan dari pemerintah,” katanya. 

Menurut Hamdi, SKB ini menunjukkan komitmen dari pemerintah soal kebhinekaan dan merupakan sebuah hal yang positif dan patut diapresiasi. “Dulu kita selalu bilang pemerintah main aman, hanya meredam opini publik. Tapi ini (SKB 3 Menteri) menunjukkan pemerintah clear soal posisi kebhinekaan,” jelasnya. 

Hamdi yakin SKB ini akan memiliki pengaruh yang positif dan akan dijalankan para pemegang kebijakan di daerah. Sebab dari pengalamannya di Wahid Instititute ada aturan yang ada di tingkat pusat seringkali tidak diketahui oleh pelaksana di daerah. “Misalnya kami pernah tanya ke pengelola sekolah atau instansi di daerah soal pendidikan karakter di sekolah. Ternyata mereka banyak yang enggak tahu soal peraturan itu,” urainya. 

Baca juga:  Stevano Margianto dan HUT PERWAMKI

Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan langkah pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri tersebut patut mendapatkan apresiasi. Ini menurutnya merupakan langkah awal yang baik untuk kebhinekaan dalam bidang pendidikan. 

“Ini menunjukkan di sektor pendidikan ada kemajuan yang baik untuk semua umat beragama,” katanya. 

Ia yakin SKB 3 Menteri ini akan dipatuhi oleh para penyelenggara pendidikan maupun pemerintah di daerah. “Saya tidak ingin bicara soal sanksi moral atau sosial atau apapun. Bagi saya ini (sanksi) menujukkan ketidakdewasaan. Seharusnya semua pemimpin (daerah) harus tunduk pada pemerintah pusat,” jelasnya. 

Handojo menilai isi dari SKB 3 Menteri tersebut sudah cukup. Ia berharap SKB ini benar-benar bisa menjadi bisa langkah awal untuk membuat dunia pendidikan yang bebas dari praktik intoleransi. “Sudah ada titik kemajuan. Cukup dan tidak cukup itu relatif , tapi ini ada kemauan yang ditunjukan pemerintah dan harus kita apresiasi,” kata Handojo. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here